JAKARTA - Pengeluaran transportasi masyarakat Indonesia masih menjadi perhatian utama pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, biaya transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat saat ini mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup. Angka tersebut melampaui standar ideal Bank Dunia yang menetapkan batas maksimal 10 persen. Kondisi ini menandakan bahwa mobilitas sehari-hari masih memberikan beban signifikan bagi banyak orang.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menilai bahwa salah satu cara menekan tingginya pengeluaran adalah dengan menghadirkan integrasi tarif dan sistem pembayaran antar moda transportasi. Menurutnya, upaya ini dapat menciptakan akses transportasi yang lebih murah, mudah, dan efisien bagi masyarakat.
“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat dan harapan masyarakat bisa mendapatkan fasilitas umum yang lebih baik. Adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa dikurangi,” ujarnya.
Jakarta Jadi Contoh Penerapan Integrasi
Langkah awal untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi sudah diterapkan di Jakarta. Masyarakat yang menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dapat memanfaatkan sistem tarif maksimum sebesar Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam durasi tiga jam.
Kebijakan ini memberi keleluasaan bagi pengguna transportasi umum untuk berpindah moda tanpa khawatir biaya perjalanan membengkak. Selain itu, keberadaan sistem pembayaran dalam satu platform membuat proses merencanakan, memesan, hingga membayar perjalanan menjadi lebih sederhana.
Efisiensi inilah yang diharapkan bisa menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap transportasi umum. Jika dulu transportasi publik dianggap mahal dan kurang praktis, kini masyarakat bisa merasakan manfaat integrasi yang lebih ramah di kantong.
Perluasan ke Kota-Kota Besar
Risal menambahkan, konsep integrasi tarif tidak boleh berhenti di Jakarta saja. Kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, dan Medan juga harus menerapkan sistem serupa. Dengan jumlah penduduk yang padat serta tingkat mobilitas tinggi, penerapan integrasi transportasi di wilayah tersebut dinilai mampu membawa dampak signifikan.
“Kalau integrasi ini berjalan maksimal di kota-kota besar selain Jakarta, seperti Surabaya, Bandung, dan Medan, tentu masyarakat bisa lebih hemat serta pengeluaran transportasi bisa turun mendekati standar ideal dunia,” imbuhnya.
Langkah ini juga selaras dengan kebutuhan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Transportasi yang terjangkau dan efisien akan mendukung produktivitas masyarakat, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus membantu menekan polusi udara.
Beban Biaya Transportasi
Tingginya pengeluaran transportasi masyarakat bukan hanya soal angka 12,46 persen. Angka tersebut mencerminkan realitas sehari-hari di mana sebagian besar pendapatan rumah tangga habis untuk biaya mobilitas. Baik itu ongkos harian pekerja, biaya bahan bakar kendaraan pribadi, maupun tarif transportasi umum yang belum sepenuhnya ramah di kantong.
Dengan kondisi seperti ini, keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah tentu merasakan tekanan lebih besar. Tanpa adanya perbaikan sistem transportasi, peluang mereka untuk mengalokasikan dana ke kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan akan semakin terbatas.
Dukungan Teknologi
Penerapan integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat tak bisa dilepaskan dari peran teknologi. Melalui aplikasi berbasis digital, masyarakat bisa merencanakan perjalanan, memilih moda transportasi yang sesuai, hingga melakukan pembayaran secara praktis.
Selain memudahkan, pendekatan digital juga menciptakan transparansi dalam sistem transportasi publik. Data mobilitas masyarakat dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi layanan, menyesuaikan rute, hingga menentukan kebijakan tarif yang lebih adil.
Keberhasilan Jakarta menerapkan integrasi berbasis aplikasi membuktikan bahwa digitalisasi bisa menjadi pintu masuk menuju efisiensi transportasi. Dengan sinergi antara teknologi dan kebijakan tarif, beban transportasi masyarakat berpeluang ditekan secara signifikan.
Harapan Pemerintah
Kemenhub berharap dengan memperluas integrasi tarif dan sistem pembayaran di berbagai kota, masyarakat dapat kembali menikmati biaya transportasi mendekati standar ideal dunia. Lebih dari itu, transportasi publik yang efisien dan murah juga akan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum.
Hal ini tentu berdampak positif terhadap berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, masyarakat memiliki pengeluaran yang lebih ringan. Dari sisi lingkungan, jumlah kendaraan pribadi di jalan bisa berkurang, sehingga emisi karbon juga turun. Dari sisi sosial, masyarakat akan lebih terbiasa menggunakan fasilitas publik yang nyaman dan mudah diakses.
Menuju Transportasi Terjangkau
Kondisi saat ini memang masih menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi masyarakat Indonesia lebih tinggi dari standar global. Namun, dengan strategi yang jelas dan kebijakan integrasi yang diperluas, peluang untuk mencapai standar ideal tetap terbuka lebar.
Upaya pemerintah melalui Kemenhub menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan kebutuhan mobilitas dengan daya beli masyarakat. Jika sistem ini bisa diterapkan secara merata di seluruh kota besar Indonesia, maka mobilitas masyarakat akan lebih efisien, biaya transportasi menurun, dan kualitas hidup pun meningkat.
