JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk menambah kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta pada tahun mendatang.
Langkah ini menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah dipertimbangkan pemerintah untuk merespons kondisi pasokan dan dinamika pasar BBM nasional.
Meningkatnya permintaan di SPBU swasta dalam beberapa waktu terakhir menjadi pertimbangan utama, terutama setelah terjadi peralihan konsumen dari SPBU pelat merah ke operator swasta.
Meski demikian, pemerintah tetap berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keseimbangan neraca komoditas energi yang telah ditetapkan.
ESDM Kaji Kebutuhan Tambahan Kuota Impor
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa peluang untuk menambah impor BBM bagi SPBU swasta memang terbuka, meskipun keputusan finalnya belum diambil.
“Kemungkinan impor naik selalu ada, cuma kalau saya ngomong sekarang kan saya salah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BKPM. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih akan melakukan perhitungan matang sebelum menetapkan kuota impor tambahan bagi SPBU swasta tahun depan.
Laode menambahkan, rencana tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi pasar, terutama setelah peralihan sebagian konsumen ke SPBU swasta yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Meski begitu, ia memastikan bahwa untuk tahun ini, pemerintah tidak akan menambah kuota impor bagi perusahaan swasta.
“Hal itu karena neraca komoditas untuk impor tahun ini sudah ditetapkan sejak akhir tahun lalu,” jelasnya. Menurut Laode, SPBU swasta bahkan telah memperoleh tambahan impor sebanyak 10% pada tahun 2025, sehingga pemerintah belum melihat urgensi untuk penambahan lebih lanjut.
Pemerintah Tetap Waspadai Kelebihan Impor
Laode menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan volume impor. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan agar kebijakan penambahan kuota tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Mau nambah lagi, kita bilang tetangga masih punya banyak, jangan sebentar-bentar impor,” ungkapnya. Kalimat tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional tanpa menimbulkan ketergantungan pada impor yang berlebihan.
Kementerian ESDM juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan, khususnya terkait kelangkaan BBM di beberapa SPBU swasta. Pemerintah berupaya memastikan agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan yang memadai, baik dari operator swasta maupun dari Pertamina sebagai penyedia utama.
Dampak Kelangkaan di SPBU Swasta
Kelangkaan BBM di SPBU swasta menjadi isu yang mencuri perhatian sejak awal bulan ini, terutama setelah stok bahan bakar di sejumlah jaringan seperti Shell dinyatakan habis. Kondisi tersebut membuat sebagian besar konsumen terpaksa kembali ke SPBU Pertamina untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka.
Pantauan di sejumlah SPBU Pertamina di kawasan Jakarta Pusat menunjukkan antrean kendaraan yang cukup panjang. Di SPBU Pertamina 34.105.07 di Jalan Cempaka Putih Raya, antrean kendaraan tampak mengular, sementara petugas tampak sibuk melayani pengisian bahan bakar secara bergantian.
Muhammad Abdan, salah satu pengguna sepeda motor, mengatakan bahwa ia biasa mengisi bahan bakar di Shell karena pelayanan yang cepat dan antrean yang singkat. Namun, setelah stok BBM di SPBU tersebut habis, ia beralih ke Pertamina.
“Sebelumnya saya biasa isi di Shell karena pelayanannya cepat dan enggak perlu antre lama. Tapi sekarang karena kosong, ya mau enggak mau ke Pertamina,” ujarnya.
Situasi serupa juga terjadi di SPBU Pertamina 34.105.06 di Jalan Biduri Anggur, Galur. Reza Prasetyo, pengendara lain, mengaku terpaksa beralih karena SPBU Shell langganannya tidak beroperasi.
“Saya biasa isi Shell Super, soalnya motor rasanya lebih enteng dan bertenaga. Tapi karena sekarang kosong, terpaksa pindah ke Pertamina dulu,” tuturnya.
Upaya Pemerintah Menjaga Ketersediaan BBM Nasional
Kementerian ESDM menegaskan bahwa pemerintah terus memantau ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU, baik milik negara maupun swasta. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pertamina, untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.
Langkah pengawasan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa harus menimbulkan lonjakan impor yang berpotensi membebani neraca perdagangan.
Selain itu, ESDM juga mendorong kerja sama antara SPBU swasta dan Pertamina melalui mekanisme bisnis ke bisnis (B2B). Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat jaringan distribusi dan meminimalkan risiko kelangkaan pasokan di masa mendatang.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasokan BBM nasional sekaligus memberikan ruang bagi SPBU swasta agar tetap berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Kondisi pasar BBM di Indonesia saat ini mencerminkan tantangan yang kompleks antara kebutuhan domestik, kapasitas produksi, dan pengaturan impor. Pemerintah berharap keseimbangan antara ketiganya dapat dijaga melalui kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Jika penyesuaian kuota impor dilakukan dengan tepat, langkah ini tidak hanya akan mengamankan pasokan BBM di dalam negeri tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap keberlanjutan sistem energi nasional.
