JAKARTA - Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Dana Kekayaan Negara terbaru bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan profesional.
Visi dan Misi Danantara
Danantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Danantara akan menjadi solusi strategis dan efisien untuk mengoptimalkan BUMN. "Tidak hanya akan kami investasikan dividen perusahaan negara ke dalam industri yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, tetapi kami juga akan mentransformasi perusahaan negara kita menjadi pemimpin dunia di sektor masing-masing," ujar Prabowo dalam pidato peluncuran.
Struktur dan Kepemimpinan
Danantara akan dikelola oleh tim profesional dengan pengalaman luas di bidang investasi dan keuangan. Rosan Roeslani, mantan pengusaha dan Menteri Investasi, ditunjuk sebagai CEO Danantara. Sementara itu, Pandu Patria Sjahrir, Managing Partner di Indies Capital, akan menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO). Dony Oskaria, yang memiliki pengalaman di sektor keuangan, akan mengisi posisi Chief Operating Officer (COO).
Aset dan Investasi
Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar, yang mencakup kepemilikan pemerintah di tujuh BUMN utama: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Telkom Indonesia, dan Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Dana awal sebesar US$20 miliar akan diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek strategis, termasuk pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga, pengembangan kecerdasan buatan, kilang minyak, energi terbarukan, serta produksi pangan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Danantara. "Danantara Indonesia dapat diaudit kapan saja oleh siapa saja karena ini milik rakyat," tegasnya. Pernyataan ini bertujuan untuk merespons kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel.
Tantangan dan Kritik
Meskipun Danantara memiliki tujuan mulia, peluncurannya tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi campur tangan politik dalam pengelolaan dana. Kevin O'Rourke, analis dari Reformasi Information Services, menyatakan bahwa investor asing khawatir Prabowo akan "menggabungkan kontrol politik tingkat tinggi dengan tujuan politik" melalui pembentukan dana ini. Selain itu, rencana awal untuk mengintegrasikan Indonesia Investment Authority (INA) ke dalam Danantara ditunda karena kekhawatiran dari mitra internasional terkait struktur organisasi baru.
Harapan ke Depan
Dengan peluncuran Danantara, pemerintah berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sekitar 5% menjadi 8%. Melalui pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan investasi di sektor-sektor strategis, Danantara diharapkan menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional. "Danantara akan memprioritaskan investasi di sektor-sektor kritis seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, industri hilir, dan proyek strategis lainnya," ujar Muliaman Hadad, kepala Danantara.
Langkah ini mencerminkan keberanian dan visi jangka panjang Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor swasta yang kuat dan profesional. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut.