JAKARTA - Masalah distribusi gas LPG 3 kilogram kembali mencuat di Kabupaten Berau. Di tengah kebutuhan rumah tangga yang mendesak, warga di kawasan padat penduduk Jalan Manunggal, Kecamatan Tanjung Redeb, terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan tabung gas bersubsidi tersebut.
Kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Warga pun tak punya pilihan selain bersabar, berdiri berjam-jam menunggu datangnya kiriman gas ke pangkalan setempat.
Pantauan di lokasi menunjukkan antrean warga yang mencapai belasan hingga puluhan orang, memenuhi trotoar dan sisi jalan di sekitar pangkalan gas. Banyak di antaranya datang dengan membawa lebih dari satu tabung kosong, berharap bisa mendapatkan jatah cukup untuk kebutuhan beberapa hari ke depan.
“Sudah dari jam 6 pagi saya di sini, tapi gas belum datang juga,” ujar Fatimah (39), seorang ibu rumah tangga yang ikut mengantre sejak pagi. Ia mengaku sudah berkeliling ke beberapa lokasi sebelumnya, namun semuanya kehabisan stok.
Kebutuhan Mendesak vs Distribusi Tak Merata
Masalah seperti ini ternyata bukan pertama kali terjadi. Menurut pengakuan warga, kesulitan mendapatkan gas 3 kilogram sudah berlangsung selama tiga hari terakhir. Bahkan, mereka harus berpindah-pindah dari satu pangkalan ke pangkalan lain untuk sekadar mendapatkan satu tabung gas.
Faktor distribusi yang tersendat dan stok yang terbatas disebut-sebut menjadi penyebab utama kelangkaan ini. Warga menduga jalur distribusi dari agen hingga ke pangkalan tidak berjalan lancar, sehingga pasokan tidak merata. Ditambah lagi, tidak semua pangkalan mendapatkan jatah yang sama dalam satu kali pengiriman.
“Saya kemarin coba ke tiga tempat, semua kosong. Baru hari ini saya dengar di sini katanya akan datang, makanya langsung ke sini pagi-pagi,” tambah Fatimah.
Kondisi seperti ini membuat beban masyarakat semakin berat. Gas elpiji 3 kg adalah salah satu kebutuhan pokok rumah tangga, terutama untuk memasak. Tanpa pasokan yang lancar, aktivitas harian keluarga pun terganggu.
Pengawasan dan Penyaluran Jadi Sorotan
Sejumlah pihak menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran gas subsidi ini. Banyak kekhawatiran di masyarakat bahwa sebagian pasokan justru tidak sampai ke sasaran utama, yakni rumah tangga miskin dan pelaku usaha kecil, sebagaimana yang ditetapkan dalam program subsidi energi pemerintah.
Kelangkaan seperti ini juga membuka potensi penyimpangan, di mana oknum-oknum tertentu bisa saja menimbun atau menjual kembali gas 3 kg dengan harga lebih tinggi di luar ketentuan resmi.
“Kalau sudah langka begini, nanti malah ada yang jual di pinggir jalan dengan harga mahal. Kita yang butuh jadi makin susah,” keluh seorang warga lainnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa distribusi dan pengawasan LPG 3 kg masih menjadi tantangan serius di daerah. Pemerintah daerah maupun instansi terkait perlu bergerak cepat melakukan penelusuran, evaluasi sistem distribusi, hingga mengambil langkah konkret untuk menghindari kekosongan berkepanjangan.
Belum Ada Penjelasan Resmi
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau maupun dari PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang bertanggung jawab atas distribusi gas elpiji di wilayah tersebut.
Ketiadaan informasi resmi ini semakin memperparah ketidakpastian di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai penyebab antrean panjang dan langkah penanganan yang akan diambil dalam waktu dekat.
Kebutuhan terhadap transparansi data distribusi, kuota per pangkalan, dan jadwal pengiriman menjadi sangat penting. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat bisa mengatur waktu dan kebutuhan dengan lebih baik, serta mencegah kepanikan dan penumpukan massa di satu titik.
Harapan Warga: Pemerintah Segera Turun Tangan
Desakan agar pemerintah segera turun tangan untuk menormalkan distribusi gas melon kian menguat. Warga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut hajat hidup banyak orang.
“Kalau satu dua hari mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau sampai berhari-hari begini terus, kita mau masak apa di rumah?” ujar Fatimah, sambil menunjukkan dua tabung kosong yang belum terisi.
Tak hanya itu, warga juga meminta agar ada pemantauan langsung dari instansi pemerintah atau aparat agar distribusi bisa diawasi secara menyeluruh. Mereka berharap adanya sistem antrean yang adil dan pengutamaan kepada warga yang memang membutuhkan, bukan malah diserobot oleh calo atau pihak lain yang tak berhak.
Subsidi yang Tepat Sasaran
Program subsidi energi, termasuk LPG 3 kg, bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dalam praktiknya, realisasi subsidi ini masih kerap menghadapi tantangan.
Masih adanya konsumsi oleh masyarakat di luar kategori sasaran, seperti rumah tangga menengah ke atas atau pelaku industri kecil menengah tertentu, bisa membuat jatah subsidi menyimpang dari tujuannya. Maka dari itu, penguatan pendataan dan penyaluran berbasis data terpadu sosial menjadi kunci agar subsidi LPG benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah pusat sebenarnya sudah mulai menerapkan program subsidi tertutup dan registrasi pengguna LPG subsidi melalui aplikasi dan sistem digitalisasi pangkalan. Namun di banyak daerah, sistem ini masih belum berjalan optimal atau belum diterapkan sama sekali.
Krisis kelangkaan LPG 3 kg di Jalan Manunggal Berau menjadi pengingat bahwa distribusi energi bersubsidi perlu pembenahan sistemik. Tanpa pengawasan dan respons cepat dari pemerintah, masyarakat akan terus menjadi korban dari rantai distribusi yang tidak efisien.