JAKARTA - Upaya merealisasikan pembangunan Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, proses pembebasan lahan sudah menembus 94,72 persen. Angka ini menjadi kabar positif di tengah target ambisius untuk menuntaskan pengadaan tanah paling lambat pada akhir tahun 2025.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kabupaten Sukabumi, Mulyo Santoso, mengungkapkan bahwa pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional ini terus dikebut. Dari total 2.424 bidang tanah yang menjadi sasaran pembebasan, sebanyak 1.990 bidang telah menerima pembayaran ganti rugi.
“Target kami jelas. Kalau anggaran tahun berjalan sudah dialokasikan, maka harus selesai di tahun anggaran tersebut. Untuk seksi 3 ini, kita kejar supaya akhir 2025 tuntas semua,” ujar Mulyo.
Kendala yang Masih Dihadapi
Meski progresnya hampir menyentuh angka 95 persen, sejumlah tantangan teknis masih harus dihadapi oleh BPN. Salah satunya terkait masalah alas hak, yaitu dokumen pembuktian kepemilikan tanah.
“Banyak bidang yang secara hukum belum memiliki kepastian alas hak. Masyarakat yang tanahnya terdampak proyek masih harus membuktikan legalitasnya. Ini yang memakan waktu,” jelas Mulyo.
Selain itu, persoalan batas bidang tanah juga menjadi hambatan lain. Beberapa warga belum menetapkan patok batas lahan secara pasti. Akibatnya, proses pengukuran membutuhkan koordinasi tambahan. “Kalau batas tidak pasti, petugas sulit melakukan pengukuran yang akurat,” tambahnya.
Pentingnya Tol Bocimi Seksi 3
Tol Bocimi Seksi 3 menghubungkan wilayah Cibadak hingga Sukabumi Timur. Keberadaannya sangat strategis untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dari dan menuju Sukabumi. Saat tol ini beroperasi penuh, waktu tempuh perjalanan Jakarta–Sukabumi diperkirakan akan berkurang secara signifikan.
Selain mengatasi kemacetan, keberadaan tol ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Potensi sektor pariwisata, perdagangan, dan distribusi barang diproyeksikan meningkat berkat kemudahan akses. Tidak mengherankan, proyek ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan ATR/BPN.
Pendekatan Persuasif Jadi Kunci
BPN menyadari bahwa pembebasan lahan tidak sekadar urusan administratif, melainkan juga soal membangun kepercayaan masyarakat. Mulyo menegaskan bahwa pihaknya terus mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa.
“Kalau semua pihak mau terbuka dan mau duduk bersama, target akhir 2025 bukan hanya realistis, tapi bisa tercapai lebih cepat,” tegasnya.
Pendekatan ini mencakup penjelasan yang transparan soal ganti rugi, mediasi klaim kepemilikan, dan penyelesaian masalah dokumen. BPN percaya, dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat diminimalisir dan proses bisa berjalan lancar.
Harapan dan Dampak Positif
Penyelesaian pembebasan lahan Bocimi Seksi 3 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan infrastruktur Sukabumi. Jalur tol ini tidak hanya memperpendek jarak tempuh, tetapi juga menjadi sarana vital untuk mendorong investasi di daerah.
Dari perspektif ekonomi, peningkatan konektivitas akan membuat biaya logistik lebih efisien. Pelaku usaha, khususnya di sektor agribisnis dan pariwisata, akan mendapatkan keuntungan dari distribusi barang yang lebih cepat dan murah. Sementara itu, dari sisi sosial, warga akan merasakan akses yang lebih mudah ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar.
Mengatasi Hambatan Teknis
Permasalahan alas hak dan batas bidang yang belum jelas memang bukan perkara sepele. Di banyak proyek strategis nasional, isu ini kerap menjadi faktor penghambat. Namun, ATR/BPN Kabupaten Sukabumi sudah memiliki langkah-langkah antisipasi, termasuk mempercepat verifikasi dokumen dan mengadakan pertemuan rutin dengan warga terdampak.
Pendekatan semacam ini dianggap lebih efektif dibandingkan langkah hukum yang kaku. Dengan memberikan ruang dialog, masyarakat terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan langsung terkait hak-hak mereka.
Proyek Nasional yang Dipacu Penyelesaiannya
Tol Bocimi termasuk dalam daftar proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Penyelesaian pembebasan lahan di Seksi 3 akan membuka jalan bagi tahap konstruksi selanjutnya. Mengingat dampaknya yang besar terhadap arus lalu lintas dan perekonomian daerah, percepatan ini menjadi fokus utama pemerintah pusat.
Kementerian PUPR dan ATR/BPN memantau langsung perkembangan di lapangan. Koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat keamanan, terus dilakukan untuk memastikan tidak ada hambatan berarti di tahap akhir pembebasan lahan ini.
Optimisme Penyelesaian Tepat Waktu
Meskipun hambatan teknis masih ada, optimisme tetap tinggi. BPN meyakini bahwa penyelesaian bisa dilakukan sebelum akhir tahun 2025, bahkan mungkin lebih cepat. Hal ini didukung oleh komitmen anggaran yang sudah dialokasikan serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah.
Keberhasilan menyelesaikan pembebasan lahan tepat waktu akan menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan fisik jalan tol. Setelah rampung, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam mempercepat mobilitas dan meningkatkan daya saing ekonomi Sukabumi.