JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan dukungannya terhadap penguatan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025.
BNI sebagai salah satu penyalur utama ditargetkan menyalurkan pembiayaan hingga Rp 3 triliun. Momentum Ramadan dan Lebaran menjadi salah satu titik penting untuk mendorong penyaluran dana ini.
Menurut data, realisasi penyaluran KUR oleh perbankan secara nasional hingga Maret 2025 telah mencapai Rp 76,49 triliun. Angka tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan pelaku usaha kecil terhadap permodalan berbunga ringan.
Keberlanjutan program ini juga dijamin regulasi pemerintah yang sudah menyesuaikan plafon KUR terbaru. BNI menegaskan keseriusannya memperluas akses permodalan kepada sektor-sektor produktif.
Fokus diarahkan pada bidang pertanian, industri pengolahan, hingga jasa yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan strategi ini, KUR menjadi instrumen penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
Keunggulan Skema KUR BNI 2025
BNI menghadirkan plafon KUR yang bervariasi mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. Nasabah juga mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah sebesar 5 persen. Dengan subsidi ini, beban bunga turun menjadi sekitar 8 persen dari sebelumnya 13 sampai 14 persen.
Produk KUR BNI tahun 2025 mencakup beberapa kategori. KUR Mikro memberikan pinjaman mulai Rp 10 juta hingga Rp 50 juta dengan tenor sampai 36 bulan.
KUR Super Mikro bahkan bisa diajukan hingga Rp 10 juta tanpa agunan tambahan.
Ada pula produk BNI Wirausaha dengan plafon hingga Rp 1 miliar. Pinjaman ini bisa dipakai sebagai modal kerja dengan tenor 60 bulan. Untuk investasi, tenor bisa sampai 120 bulan dengan bunga efektif hanya 9,95 persen per tahun.
BNI juga menawarkan BNI Fleksi, kredit tanpa agunan yang fleksibel. Nasabah payroll dapat mengakses hingga Rp 100 juta, sedangkan non-payroll maksimal Rp 50 juta. Tenor cicilan bisa sampai 60 bulan sehingga lebih ringan dan terjangkau.
Proses Pengajuan Online dan Offline
BNI menyediakan pengajuan KUR melalui dua jalur, yaitu online dan offline. Melalui jalur online, calon nasabah bisa mengakses laman resmi eform.bni.co.id.
Data diri dan usaha perlu diisi lengkap sebelum menunggu konfirmasi dari pihak bank.
BNI akan melakukan survei usaha serta wawancara untuk menilai kelayakan pinjaman. Proses persetujuan biasanya berlangsung tiga hingga tujuh hari kerja.
Jika lolos, calon debitur akan menandatangani perjanjian kredit secara resmi.
Untuk jalur offline, pengajuan bisa dilakukan di cabang BNI terdekat. Pemohon perlu mengambil antrean customer service lalu mengisi formulir permohonan.
Semua proses dijalankan sesuai prosedur agar memudahkan calon penerima KUR.
Dengan mekanisme ini, BNI berupaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Baik pengajuan daring maupun luring, keduanya didesain agar proses lebih cepat. Langkah ini memperlihatkan komitmen digitalisasi layanan pembiayaan UMKM.
Syarat Administratif dan Manfaat Program
BNI menetapkan syarat administratif yang jelas untuk pengajuan KUR. Individu wajib melampirkan fotokopi E-KTP, Kartu Keluarga, serta surat nikah jika belum berusia 21 tahun. Untuk pinjaman di atas Rp 50 juta, diperlukan NPWP serta dokumen agunan tambahan.
Badan usaha juga memiliki kewajiban melampirkan surat izin usaha resmi. Dokumen tambahan lain menyesuaikan dengan besar plafon pinjaman yang diajukan.
BNI mengenakan biaya administrasi maksimal Rp 150 ribu bagi pemohon.
Jika terjadi keterlambatan cicilan, denda sebesar 5 persen per tahun dikenakan dari saldo tertunggak. Karenanya, nasabah perlu mengatur arus kas agar pembayaran tetap lancar. Sebelum mengajukan, disarankan memeriksa informasi terkini di kanal resmi BNI.
Dengan adanya subsidi bunga, beban cicilan bagi pelaku usaha menjadi lebih ringan. UMKM dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk pengembangan produktivitas. Program ini bukan hanya sekadar pembiayaan, tetapi juga pintu menuju usaha yang lebih kompetitif.
KUR BNI 2025 diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM nasional. Selain itu, program ini berperan memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi pemerintah dan BNI menjadi bukti nyata dukungan terhadap ekonomi kerakyatan.