JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin menguatkan komitmennya untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperluas perlindungan sosial bagi pelaku usaha kecil, terutama debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mendukung penuh upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kalsel dalam mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi debitur KUR. Ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada pinjaman KUR untuk mengembangkan bisnis mereka.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya langkah ini dalam menghadirkan perlindungan sosial bagi debitur KUR. Dalam kesempatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR serta Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nasabah KUR yang diselenggarakan di Aula Kanwil DJPb Banjarmasin, Hasnuryadi menyoroti manfaat konkret dari jaminan sosial bagi pelaku usaha kecil.
 

Dukungan Terhadap Perlindungan Sosial bagi Debitur KUR
 

“Ini adalah langkah strategis yang sangat kami dukung karena dapat memberikan perlindungan nyata berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi debitur. Dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, para debitur KUR dapat terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha mereka,” ujar Hasnuryadi. Pernyataan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas usaha kecil di tengah risiko kerja yang tak terduga.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi debitur KUR adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui program ini, diharapkan pelaku usaha kecil dapat memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang selama ini mungkin belum mereka dapatkan, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja atau kematian yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
 

Kolaborasi Pemprov Kalsel dan Lembaga Terkait
 

Acara tersebut merupakan hasil dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil DJPb Kalsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah bank penyalur KUR, seperti Bank Kalsel, BRI, dan BNI. Sinergi antara berbagai pihak ini bertujuan untuk mempercepat implementasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi debitur KUR di Kalsel, sehingga dapat memperkuat perlindungan sosial bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kolaborasi ini. Ini sejalan dengan visi kami untuk mendorong ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tambah Hasnuryadi, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini.
 

Target Penyaluran KUR dan Tantangan Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan
 

Syafriadi, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, dalam laporannya menyampaikan bahwa tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR di Kalsel mencapai Rp5,69 triliun. Jumlah tersebut akan disalurkan kepada sekitar 46.000 debitur baru dan 22.000 debitur yang akan naik kelas. Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada sisi penyaluran dana, tetapi juga pada perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para debitur.

"Tantangan kita bukan hanya mencari debitur baru dan menaikkan kelas debitur, tetapi juga mengikutsertakan debitur dalam program BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Syafriadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyaluran KUR di Kalsel sudah berjalan dengan baik, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait peningkatan kesadaran dan kepesertaan program perlindungan sosial bagi pelaku UMKM.

KUR sendiri terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu Super Mikro, Mikro, dan Kecil. Masing-masing kategori memiliki plafon pinjaman yang berbeda, serta kriteria usaha yang juga bervariasi. Dengan adanya perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian, para debitur dapat menjalankan usaha mereka dengan rasa aman, karena mereka tahu ada jaminan yang melindungi keluarga mereka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
 

Sinergi untuk Meningkatkan Kualitas Penyaluran KUR dan Perlindungan Sosial
 

Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, juga menekankan pentingnya keberlanjutan sinergi antar berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR dan sekaligus memperluas kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan sosial yang lebih luas akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha para debitur, khususnya di sektor UMKM yang rawan terhadap fluktuasi pasar dan risiko lainnya.

“Harapan kami tentu saja terus terjadi peningkatan jumlah debitur baru, peningkatan kelas debitur, dan kepesertaan anggota dalam BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan sosial adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari upaya kita untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tutur Agus.
 

Penghargaan kepada Bank Penyalur KUR Terbaik
 

Pada acara yang sama, diberikan penghargaan kepada bank penyalur KUR dengan kinerja terbaik dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bank BRI Kantor Cabang Martapura menerima penghargaan sebagai penyalur terbanyak debitur KUR yang diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi bank lain untuk lebih aktif dalam melibatkan para debitur dalam program perlindungan sosial.

Selain penghargaan kepada bank penyalur KUR, kegiatan tersebut juga diakhiri dengan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris debitur. Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata dari manfaat program jaminan sosial yang telah diberikan kepada debitur KUR, yang dapat memberikan rasa aman bagi keluarga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.