JAKARTA - Munawir Bahar menjadi sorotan publik setelah namanya muncul sebagai salah satu anggota DPRD Halmahera Selatan dengan dua peran strategis. Tak hanya memegang kendali sebagai Ketua Komisi I yang membidangi berbagai sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, kepegawaian hingga pemerintahan desa, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di parlemen daerah.

Perjalanan Munawir Bahar menuju panggung politik tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikan dan aktivitas sosial yang telah lama digelutinya. Lahir di Desa Tutupa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, Munawir tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai religius dan kepemimpinan. Ia merupakan keponakan dari almarhum Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara dua periode.

Masa muda Munawir diwarnai dengan aktivitas pendidikan dan organisasi. Ia menamatkan pendidikan menengahnya di SMA Islam Ternate dan kemudian melanjutkan studi ke Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Di sana, ia berhasil meraih gelar Sarjana Teknik (ST) pada tahun 2000. Selain itu, ia juga aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), tempat ia banyak belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan dan pengabdian.

Munawir dikenal sebagai pribadi religius, rendah hati, serta humoris. Sosoknya mudah diterima di berbagai kalangan, baik di dunia pendidikan maupun politik. Pengalaman panjangnya dalam pengelolaan Yayasan Nurul Hasan—sebuah yayasan pendidikan di Maluku Utara yang sudah berdiri sejak 1997—mengukuhkan namanya sebagai aktivis sosial yang peduli terhadap kualitas sumber daya manusia di daerahnya.

Terjun ke dunia politik, Munawir tidak langsung menjabat di kursi legislatif. Ia masuk ke DPRD Halmahera Selatan pada periode 2019–2024 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah menggantikan Baihaki Ahmad yang wafat. Saat itu, ia adalah peraih suara kedua terbanyak dalam internal PKS dari daerah pemilihan (Dapil) V.

Kesempatan tersebut ia manfaatkan dengan maksimal untuk memperkuat pengaruh politiknya. Melalui pendekatan yang santun dan basis massa yang terus ia bangun, Munawir berhasil merebut kembali kursinya pada Pemilu berikutnya dan dilantik sebagai anggota DPRD periode 2024–2029 bersama 29 anggota lainnya.

Yang menarik, kehadiran Munawir tidak hanya dilihat dari kontribusinya sebagai legislator, tetapi juga dari keterbukaannya dalam menyampaikan laporan kekayaan kepada publik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Munawir tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp1,5 miliar.

Rincian hartanya menunjukkan bahwa sebagian besar aset yang dimiliki Munawir berupa tanah dan bangunan, dengan total nilai mencapai Rp1,24 miliar. Properti miliknya tersebar di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan. Salah satunya adalah tanah dan bangunan seluas 225 m2/220 m2 di Kota Ternate senilai Rp425 juta, serta properti lainnya di Halmahera Selatan senilai Rp715 juta dan Rp100 juta.

Selain properti, Munawir juga memiliki aset kendaraan berupa satu unit sepeda motor Honda tahun 2021 dengan nilai Rp13 juta. Di kategori harta bergerak lainnya, ia melaporkan nilai sebesar Rp120 juta. Sementara kas dan setara kas yang dimilikinya berjumlah Rp127 juta.

Dalam laporan tersebut, tidak ada catatan utang yang dibebankan pada dirinya. Artinya, total kekayaan Munawir bersih tanpa beban finansial dari kredit atau pinjaman.

Keterbukaan ini menjadi penting di tengah sorotan publik terhadap integritas para wakil rakyat. Sikap transparan Munawir dalam menyampaikan LHKPN bisa menjadi contoh bagi politisi lain dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Sebagai Ketua Komisi I, Munawir memikul tanggung jawab yang besar dalam pengawasan program pemerintah di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Ia juga harus memastikan keberlanjutan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

Dua jabatan strategis yang diembannya tidak membuat Munawir lepas dari sorotan publik. Justru hal itu membuat publik semakin ingin tahu bagaimana ia menyeimbangkan amanah yang besar tersebut dengan komitmennya pada transparansi dan pelayanan publik.

Dengan basis pengalaman sosial dan pendidikan yang kuat, serta keterlibatannya dalam dinamika politik daerah, Munawir Bahar menjadi potret politisi lokal yang membangun reputasi dari bawah. Ia tidak hanya bicara politik, tapi juga menjalani peran sosial dan keagamaan dengan konsisten.

Melihat rekam jejak serta transparansi dalam pelaporan harta kekayaan, publik tentu berharap Munawir dapat terus menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Keterbukaannya dalam urusan pribadi seperti laporan keuangan adalah langkah awal dalam membuktikan bahwa politik bisa berjalan seiring dengan nilai integritas.

Ke depan, tantangan Munawir sebagai wakil rakyat adalah bagaimana mengimplementasikan tanggung jawab legislatif secara nyata, termasuk menyuarakan aspirasi konstituennya, serta memperjuangkan pelayanan publik yang lebih baik di Halmahera Selatan.