JAKARTA - Dalam upaya memperkuat sistem kesehatan di jalur transportasi laut, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Bima bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram Wilayah Kerja (Walker) Bima melakukan kolaborasi strategis. Fokus kerja sama ini adalah kegiatan Surveilans Migrasi Malaria, yang menyasar para penumpang dan anak buah kapal (ABK) Kapal Motor (KM) Awu.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh setiap kali kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini dinilai krusial dalam mencegah penyebaran penyakit menular dari wilayah endemis ke daerah bebas malaria.

Kepala Walker BKK Kelas I Mataram, Mustika Siswanti, menjelaskan bahwa kegiatan Surveilans Malaria yang dilakukan merupakan bentuk deteksi dini terhadap risiko penyebaran malaria di jalur transportasi laut.

“Kami melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan crew kapal,” ungkap Mustika. Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan difokuskan pada penumpang dan ABK yang berasal dari wilayah endemis, seperti Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut Mustika, arus pergerakan penduduk antarpulau menjadi salah satu faktor yang mendorong pihaknya memperkuat pengawasan terhadap penyakit menular, terutama malaria, yang masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Kepala Pelni Cabang Bima, Agus Zuldi Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif kolaboratif dengan Kementerian Kesehatan tersebut. Menurut Agus, kerja sama ini merupakan bentuk tanggung jawab Pelni sebagai operator transportasi laut dalam mendukung sistem kesehatan nasional.

“Kami dari Pelni bersama dengan Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang,” ujar Agus. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur keamanan dan kesehatan yang wajib dilaksanakan, terutama untuk jalur pelayaran yang menghubungkan wilayah-wilayah dengan status endemis.

Pemeriksaan dilakukan secara langsung di atas KM Awu saat kapal bersandar. Rute kapal ini melewati beberapa titik penting yang menghubungkan wilayah rawan malaria dengan pelabuhan-pelabuhan yang berisiko terpapar jika tidak dilakukan pengawasan.

“Adapun sasarannya adalah penumpang dan ABK yang datang dari Waikelo dan Waingapu,” jelas Agus. Ia menyebut bahwa proses pengambilan sampel dan pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) malaria dilakukan secara efisien dan lancar oleh tim gabungan dari Pelni dan BKK.

Menariknya, menurut Agus, semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa para penumpang dan awak kapal yang diperiksa berada dalam kondisi sehat dan negatif malaria. “Setelah dilakukan pemeriksaan secara ketat, maka hasilnya negatif,” katanya.

Kegiatan ini juga mencerminkan standar pemeriksaan kesehatan yang semakin ditingkatkan di sektor pelayaran, dengan penggunaan alat pendeteksi yang canggih dan prosedur ketat dalam mengidentifikasi risiko penularan penyakit menular.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa tidak hanya KM Awu yang akan menjadi objek pemeriksaan. Kapal-kapal lain yang melayani rute-rute serupa juga akan dijadwalkan menjalani prosedur serupa, menunggu kedatangan masing-masing kapal di pelabuhan.

Surveilans ini sejalan dengan langkah preventif pemerintah dalam mengatasi penyebaran malaria yang hingga saat ini masih menjadi tantangan di Indonesia. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles ini berpotensi menyebabkan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti bayi, balita, dan ibu hamil.

Di samping risiko kematian, malaria juga menyebabkan anemia dan penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, langkah deteksi dini terhadap kasus-kasus yang mungkin masuk dari wilayah endemis menjadi sangat penting, khususnya di jalur transportasi publik seperti pelabuhan dan bandara.

Surveilans epidemiologi seperti yang dilakukan oleh Pelni dan Walker BKK menjadi komponen penting dalam sistem kesehatan publik. Kegiatan ini dilakukan melalui proses sistematis berupa pengumpulan data, analisis, pengolahan, dan penyebaran informasi kepada para pemangku kebijakan kesehatan.

Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam penanggulangan penyakit dilakukan secara cepat, efisien, dan berbasis data. Dengan sinergi antara sektor transportasi laut dan instansi kesehatan, langkah-langkah seperti ini diharapkan mampu memperkuat sistem deteksi dini dan penanggulangan wabah di Indonesia.

Ke depan, kolaborasi lintas lembaga seperti ini tidak hanya penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik sebagai moda yang aman dan bertanggung jawab secara kesehatan.

Pelni Cabang Bima dan Walker BKK Kelas I Mataram membuktikan bahwa pengawasan kesehatan tidak berhenti di fasilitas medis saja, melainkan dapat dan harus dimulai dari simpul-simpul transportasi, tempat pergerakan manusia terjadi setiap hari.