JAKARTA - Fenomena rangkap jabatan kembali menjadi sorotan publik setelah daftar panjang wakil menteri (wamen) yang menduduki kursi komisaris di berbagai badan usaha milik negara (BUMN) terungkap ke permukaan. Di balik sorotan terhadap efektivitas dan etika jabatan ganda, pemerintah justru terus menambah nama-nama baru ke dalam struktur komisaris perusahaan pelat merah.
Sejumlah nama wakil menteri terbaru telah ditunjuk menempati posisi komisaris di anak perusahaan BUMN strategis. Misalnya, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, kini menjabat sebagai Komisaris di PT Pertamina International Shipping (PIS), sementara Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, bergabung sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Tak hanya itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, juga mengisi posisi Komisaris di PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, telah lebih dulu diangkat sebagai Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI). Penempatan ini terjadi di tengah meningkatnya pembahasan mengenai integritas jabatan dan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan maupun BUMN itu sendiri.
Tak kurang dari 30 wakil menteri aktif kini tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN. Mereka tersebar di sektor-sektor penting seperti energi, komunikasi, keuangan, hingga transportasi.
Deretan Wamen dan Posisi Komisaris yang Dipegang
Berikut adalah daftar lengkap wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber:
Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Persero).
Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero).
Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana.
Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler.
Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler.
Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah.
Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk.
Veronica Tan – Komisaris di PT Citilink Indonesia.
Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI).
Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Catatan Terhadap Rangkap Jabatan
Praktik rangkap jabatan ini bukanlah hal baru dalam sistem birokrasi Indonesia. Namun, banyak kalangan mempertanyakan efektivitas kebijakan ini, mengingat beban tugas utama sebagai wakil menteri seharusnya sudah cukup besar. Publik juga menyoroti potensi konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis di dua ranah berbeda yang bisa saling memengaruhi.
Meski dalam banyak pernyataan resmi diklaim bahwa pengangkatan wamen sebagai komisaris dilakukan dengan pertimbangan profesionalitas dan kontribusi terhadap BUMN, tetap saja isu etika jabatan ganda terus mengemuka.
Apalagi, pengawasan terhadap kinerja para komisaris yang berasal dari unsur pemerintah kerap dianggap kurang transparan. Hal ini membuat akuntabilitas mereka sulit untuk dipantau secara publik.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Pengangkatan para pejabat negara, termasuk wakil menteri, sebagai komisaris BUMN sebaiknya menjadi perhatian utama dalam evaluasi kinerja dan tata kelola perusahaan pelat merah. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini untuk memastikan bahwa integritas jabatan publik tidak dikompromikan demi kepentingan politik atau pragmatisme jabatan.
Keterbukaan informasi mengenai kinerja para komisaris, transparansi dalam proses seleksi, serta penghindaran konflik kepentingan harus menjadi prioritas, agar praktik ini tidak merugikan perusahaan negara maupun publik sebagai pemegang saham sejatinya.
