JAKARTA - Upaya menjaga kepercayaan publik terhadap ketersediaan dan keakuratan distribusi bahan pokok terus dilakukan Pemerintah Kota Ambon. Kali ini, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, mengambil langkah tegas dengan turun langsung ke sejumlah toko sembako di kawasan pasar Mardika, guna memastikan isu yang tengah bergulir di masyarakat mengenai takaran dan harga beras tidak berujung pada keresahan.
Didampingi oleh Tim Satgas Pangan Kota Ambon serta pihak Bulog dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Toisutta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa toko sembako. Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari inspeksi sebelumnya yang dilakukan di Gudang Beras Bulog.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap kekhawatiran publik atas dugaan bahwa takaran beras, khususnya jenis beras SPHP dari Bulog, tidak sesuai dengan standar. Isu tersebut mencuat di tengah kelangkaan pasokan, sehingga sebagian masyarakat mencurigai adanya pengurangan isi kemasan beras yang beredar di pasar.
“Saya bersama Tim Satgas pangan melakukan sidak di lapangan untuk menjawab isu-isu di masyarakat terkait kenaikan harga dan memastikan timbangan yang digunakan oleh para pedagang di pasar,” ungkap Ely Toisutta saat memantau langsung aktivitas jual-beli di salah satu toko.
Melalui peninjauan yang dilakukan secara acak di sejumlah toko seperti Toko Vika, Cahaya Berkat, Haris Morikanan, Toko Fadil, dan Toko Resma, Toisutta menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran, semua takaran beras Bulog yang dijual masih berada dalam batas normal. Tidak ditemukan indikasi pengurangan isi seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
Namun demikian, ia tetap menekankan pentingnya akurasi alat timbang yang digunakan oleh pedagang. Oleh karena itu, ia meminta agar semua timbangan milik pedagang pasar segera dilakukan tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon.
“Kita turun ke semua toko, melakukan sosialisasi dan tera ulang timbangan mereka,” tegasnya. Langkah ini tidak hanya sebagai upaya penertiban, tetapi juga edukasi bagi para pedagang untuk menjaga integritas usaha mereka, terutama dalam menjual kebutuhan pokok masyarakat.
Toisutta juga menjelaskan, isu beras tidak sesuai takaran muncul saat pasokan beras SPHP dari Bulog mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran, mengingat beras SPHP merupakan salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi oleh warga karena harganya yang terjangkau.
“Tetapi hari ini kita tidak menemukan itu. Teman-teman dari Bulog juga telah memastikan hal tersebut. Untuk pasokan beras SPHP baru tiba, dan saat ini sedang dilakukan penimbangan secara manual sebelum didistribusikan ke pasar-pasar,” jelasnya.
Sidak ini tak hanya berfokus pada beras. Dalam kesempatan yang sama, Wawali Ambon juga turut memeriksa harga komoditas lain yang santer diberitakan mengalami kenaikan. Ia menegaskan bahwa harga beberapa bahan pokok penting seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang masih dalam kondisi normal.
“Terkait harga bawang merah, bawang putih, kentang masih dalam keadaan normal,” ujarnya memastikan.
Langkah Wawali ini menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi di tingkat masyarakat. Dengan kehadiran langsung di lapangan, pemerintah dapat mendengar keluhan, mengamati praktik perdagangan secara nyata, serta memberikan arahan langsung kepada para pelaku usaha.
Lebih jauh, keterlibatan Polresta Pulau Ambon dan pihak Bulog dalam sidak ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas pangan serta mencegah potensi kecurangan di pasar. Kolaborasi ini menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan distribusi bahan pokok berjalan adil dan merata.
Bagi pedagang sendiri, sidak semacam ini memberi ruang dialog dan pembinaan. Sebagian dari mereka menyampaikan dukungan terhadap langkah tera ulang timbangan, karena hal itu akan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Seorang pemilik toko yang turut disidak mengungkapkan, “Kalau timbangan kami dicek, kami juga tenang. Pembeli pun tidak curiga.”
Sidak juga menjadi bentuk transparansi pemerintah di mata masyarakat. Keberanian untuk turun langsung ke lapangan, menghadapi kondisi riil, dan menyampaikan fakta secara terbuka, akan memperkuat kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ke depan, Pemerintah Kota Ambon berencana melakukan sidak rutin untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap dalam jalur yang benar. Terlebih dalam situasi ekonomi yang fluktuatif, pengawasan harga dan kualitas produk menjadi bagian dari perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Melalui langkah preventif dan responsif seperti ini, diharapkan tidak ada lagi celah bagi spekulan atau oknum nakal yang mencoba memanfaatkan situasi. Pemerintah hadir sebagai pelindung konsumen dan mitra pedagang, dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.
