JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial kesehatan terus menunjukkan hasil positif. Dalam pemaparan kinerja terbarunya, BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia, mencerminkan keseriusan negara dalam membangun sistem kesehatan inklusif.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan, menyampaikan bahwa jumlah peserta JKN per akhir 2024 telah mencapai angka 278,1 juta orang. Angka ini mencerminkan 98,45 persen dari total populasi nasional, sekaligus menandai kenaikan sekitar 4,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 267,31 juta peserta.
Pencapaian ini bukan semata angka statistik, tetapi menunjukkan pergeseran signifikan dalam kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. “Utilisasi meningkat tajam karena masyarakat percaya sekarang. Bahkan orang asing saja jadi peserta,” ungkap Ghufron, sebagaimana dikutip dari Headline News Metro TV.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Capaian
Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi pemerintah daerah. Hingga saat ini, tercatat 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Artinya, wilayah-wilayah ini telah mampu menjamin cakupan jaminan kesehatan untuk hampir seluruh penduduknya.
Dukungan dari pemerintah daerah juga terefleksi dari berbagai inisiatif layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses BPJS, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Salah satunya adalah melalui layanan BPJS Keliling yang sudah hadir di lebih dari 37 ribu titik lokasi, menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.
Tidak hanya itu, BPJS juga menggandeng pemerintah daerah dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan satu atap. Hingga akhir 2024, terdapat 277 titik MPP yang telah beroperasi, dengan jumlah transaksi layanan mencapai sekitar 379 ribu.
Perluasan Layanan, Wujud Kepercayaan Publik
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem JKN dapat dilihat dari tingginya tingkat utilisasi atau pemanfaatan layanan kesehatan oleh para peserta. Meningkatnya keaktifan peserta menjadi salah satu indikator bahwa layanan BPJS Kesehatan semakin dirasakan manfaatnya.
Meski peningkatan utilisasi ini turut mendorong naiknya beban pembiayaan, Ghufron menegaskan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih terkendali. “Untuk defisit, intinya antara pemasukan dan pengeluaran seimbang karena utilisasi meningkat, tapi itu justru menunjukkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Teknologi dan Inovasi Layanan Jadi Andalan
Dalam rangka memperkuat efisiensi dan akurasi layanan, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan data peserta serta sistem pelayanan. Transformasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang operasional yang menjangkau seluruh Indonesia, terutama dalam kondisi geografis yang beragam.
Platform seperti aplikasi Mobile JKN, penggunaan KTP sebagai identitas tunggal peserta, serta sistem antrian online, menjadi contoh implementasi inovasi yang semakin memudahkan masyarakat. Hal ini selaras dengan misi BPJS Kesehatan untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran.
Tantangan dan Evaluasi Ke Depan
Meskipun pencapaian hampir 100 persen kepesertaan menjadi tonggak penting, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk dalam hal peningkatan mutu layanan kesehatan, efisiensi pembiayaan, serta penguatan fasilitas kesehatan mitra BPJS.
Evaluasi terhadap penyakit-penyakit yang tidak ditanggung oleh JKN juga terus dilakukan, termasuk dalam konteks transparansi informasi kepada publik. Edukasi masyarakat agar memahami cakupan manfaat program, serta mekanisme klaim yang benar, turut menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Dukungan Partisipatif Jadi Penopang Sistem
Capaian ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, penyedia layanan kesehatan, hingga masyarakat sebagai peserta. Sistem JKN yang berbasis gotong royong akan berhasil jika seluruh pihak memegang peran aktif.
Sebagaimana disampaikan Ghufron, keberhasilan BPJS tidak hanya tentang angka kepesertaan, tapi juga tentang rasa keadilan dan kepastian layanan kesehatan yang merata. “Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasa dilindungi, mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa terhambat oleh masalah biaya,” tegasnya.
Menuju Cakupan Kesehatan Semesta yang Berkelanjutan
Dengan cakupan kepesertaan yang nyaris menyentuh seluruh penduduk, Indonesia kini semakin mendekati tujuan Universal Health Coverage secara nasional. Namun, keberlanjutan program ini menuntut perbaikan terus-menerus dalam manajemen layanan, pengawasan, dan optimalisasi anggaran.
Keterbukaan informasi, penguatan regulasi, serta dorongan inovasi akan menjadi pilar penting dalam membangun sistem jaminan sosial kesehatan yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga tangguh dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
