JAKARTA - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina menjadi sorotan penting bagi masyarakat luas. Perubahan ini bukan hanya menyangkut fluktuasi harga semata, namun turut mempengaruhi pola konsumsi, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kenaikan harga BBM jenis non-subsidi yang telah ditetapkan mengikuti regulasi resmi pemerintah menunjukkan bahwa sektor energi terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan pasar.
Pertamina, sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas distribusi BBM nasional, menyesuaikan harga BBM Non Subsidi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Kebijakan ini dirancang agar harga BBM mencerminkan kondisi pasar minyak global dan nilai tukar, sekaligus tetap mengedepankan perlindungan terhadap konsumen, terutama bagi pengguna BBM subsidi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah perbedaan harga BBM antardaerah. Meskipun ada kesamaan pola harga pada BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, namun untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Dexlite dan Pertamina Dex, besarannya dapat berbeda tergantung lokasi distribusi.
Sebagai contoh, di kawasan Jabodetabek, harga Pertamax berada di angka Rp 12.500 per liter. Harga ini sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di Sumatra. Produk lainnya, seperti Pertamax Turbo dipasarkan Rp 13.500 per liter, Pertamax Green Rp 13.250 per liter, sementara Dexlite dipatok Rp 13.650 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp 13.320 per liter. Untuk BBM subsidi, harganya tetap, yaitu Rp 6.800 per liter untuk Solar dan Rp 10.000 per liter untuk Pertalite.
Sementara itu, di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Selatan, harga Pertamax naik menjadi Rp 12.800 per liter. Begitu pula dengan Pertamax Turbo yang dijual seharga Rp 13.800 per liter. Dexlite dan Pertamina Dex di dua provinsi tersebut masing-masing dipatok sekitar Rp 13.610 hingga Rp 13.950 per liter. Meski demikian, harga BBM subsidi tetap sama seperti di wilayah lain, menunjukkan adanya konsistensi dalam perlindungan konsumen pengguna BBM subsidi.
Perbedaan harga juga terjadi di Kalimantan Timur. Di wilayah ini, harga Pertamax sama seperti Jabodetabek, yakni Rp 12.500 per liter. Namun, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex tetap berada di kisaran tinggi, masing-masing Rp 13.500 dan Rp 13.950 per liter. Harga Dexlite di Kalimantan Timur juga berada di angka Rp 13.610 per liter. Sementara untuk BBM subsidi, harga tetap seragam, yakni Solar Rp 6.800 dan Pertalite Rp 10.000 per liter.
Kebijakan penyesuaian harga BBM ini tak terlepas dari mekanisme pasar. Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi faktor dominan dalam penentuan harga BBM. Untuk menjaga agar penyesuaian harga tetap dapat diterima masyarakat, Pertamina melakukan sosialisasi melalui kanal resmi dan menyediakan layanan informasi melalui Pertamina Call Center 135 serta aplikasi MyPertamina. Masyarakat dapat dengan mudah memantau perkembangan harga, lokasi SPBU terdekat, hingga program promosi terbaru melalui aplikasi ini.
Perubahan harga BBM jenis non-subsidi tentu membawa implikasi pada berbagai sektor. Di kalangan pelaku usaha transportasi, logistik, dan industri, fluktuasi harga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan biaya operasional. Sementara itu, bagi masyarakat umum, kenaikan harga BBM non-subsidi sering kali menjadi alasan beralihnya konsumen ke produk BBM subsidi, yang tentu perlu diawasi agar tepat sasaran.
Penting untuk dicatat bahwa BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, maupun Dexlite memiliki kandungan RON dan CN lebih tinggi sehingga performanya juga berbeda. Kendaraan-kendaraan dengan teknologi mesin modern membutuhkan BBM berkualitas agar tidak merusak sistem pembakaran dan menjaga efisiensi bahan bakar. Dengan kata lain, meskipun harga lebih tinggi, penggunaan BBM non-subsidi bisa dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi pemilik kendaraan.
Namun demikian, tantangan bagi pemerintah dan Pertamina adalah memastikan bahwa distribusi dan konsumsi BBM subsidi tetap tepat sasaran. Penyalahgunaan BBM subsidi oleh konsumen yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi menjadi isu yang terus ditangani dengan berbagai pendekatan teknologi dan kebijakan.
Akses informasi harga yang transparan melalui berbagai platform, seperti MyPertamina, menjadi bentuk keterbukaan yang penting dalam situasi ini. Masyarakat tidak hanya diberi informasi harga, tetapi juga dapat mengikuti program reward, promo pengisian BBM, hingga melihat lokasi pengisian BBM terdekat yang menyediakan produk tertentu.
Secara keseluruhan, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi mencerminkan realitas bahwa sektor energi membutuhkan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Pemerintah bersama Pertamina terus menyeimbangkan antara prinsip keekonomian harga dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Dalam prosesnya, edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan kualitas BBM, manfaat jangka panjang, dan alasan penyesuaian harga menjadi bagian penting dari komunikasi publik yang berkelanjutan.
