JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah kondisi cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah, Presiden Prabowo menggelar rapat bersama jajaran kabinet untuk mengevaluasi penanganan karhutla sekaligus memberikan arahan agar kewaspadaan tetap dijaga tinggi.

Rapat terbatas tersebut berlangsung secara daring dari kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor. Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih hadir dalam konferensi video tersebut untuk melaporkan kondisi terkini dan langkah-langkah mitigasi yang telah dijalankan.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengendalian karhutla. Menurutnya, kerja keras tim lapangan dan kementerian terkait telah membuahkan hasil yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

"Presiden memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya, serta tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atas usaha yang telah dilakukan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di Tanah Air," ungkap Teddy dalam siaran pers.

Penanganan karhutla menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam konteks perubahan iklim global yang memperparah risiko kebakaran di banyak negara tropis, termasuk Indonesia. Selain menilai upaya mitigasi yang telah dilakukan, Presiden juga menekankan pentingnya terus menjaga kewaspadaan, terutama selama musim kemarau yang masih berlangsung.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menyoroti keberhasilan pengurangan luas area karhutla dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi penurunan signifikan luas area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan antara tahun 2023 dan 2024.

"Berdasarkan data, terlihat penurunan luas kebakaran hutan dan lahan. Di sepanjang tahun 2024, luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran menurun secara sangat signifikan dibandingkan dari tahun 2023, yakni sebesar 33,3% atau menjadi sekitar 376.805 hektare di tahun 2024. Sementara itu, sampai dengan Agustus 2025, total luas kebakaran hutan dan lahan menurun menjadi seluas 8.955 hektare," papar Teddy.

Penurunan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, telah memberikan dampak positif. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat lengah, apalagi ancaman musim kering belum sepenuhnya berlalu.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia meminta aparat penegak hukum dan Tim Karhutla, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang merusak lingkungan.

"Penegakan hukum juga terus dilakukan terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan. Presiden Prabowo mengingatkan Tim Karhutla di pusat dan daerah untuk tetap waspada. Berdasarkan data BMKG, kemarau masih akan terjadi sampai akhir bulan Agustus 2025," tegas Teddy.

Rapat ini juga menjadi penegasan kembali bahwa langkah penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman, tetapi juga terkait upaya jangka panjang seperti edukasi masyarakat, pelibatan komunitas lokal, penguatan sistem pemantauan dini, serta reformasi kebijakan tata kelola lahan.

Pemerintah menyadari bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan kerap dipicu oleh pembukaan lahan secara ilegal yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh sebab itu, strategi pencegahan juga diarahkan pada penataan ulang pola perizinan lahan dan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan hutan dan gambut.

Dalam konteks itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama lembaga lain, telah mengambil langkah kolaboratif untuk memperkuat sistem deteksi dini titik api, termasuk penggunaan teknologi citra satelit dan drone untuk pemantauan kawasan rawan karhutla.

Keberhasilan penurunan angka kebakaran yang disampaikan dalam rapat merupakan sinyal positif bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan. Namun pemerintah tetap menekankan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, terutama jika tidak ada sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.

Selain dampak langsung terhadap lingkungan, karhutla juga menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian lokal, dan stabilitas ekosistem. Oleh karena itu, kebijakan penanganan karhutla kini ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Melalui rapat terbatas ini, Presiden Prabowo menunjukkan arah kepemimpinan yang responsif dan antisipatif terhadap isu-isu strategis nasional. Ia tidak hanya memantau data dan laporan lapangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat bekerja secara konsisten dan berkoordinasi baik dalam menghadapi potensi bencana lingkungan seperti kebakaran hutan.

Pemerintah berharap dengan pendekatan terpadu dan pengawasan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat ketahanan lingkungan serta menjaga warisan hutan bagi generasi mendatang.