JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis dalam upaya menambah pasokan rumah terjangkau di ibu kota dengan menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan senilai Rp130 triliun. Program ini menjadi terobosan pertama yang menargetkan pengembang dan kontraktor di Jakarta agar bisa mempercepat pembangunan perumahan yang lebih terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa alokasi dana besar ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat terutama di daerah metropolitan yang padat seperti Jakarta. Dalam pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Maruarar menjelaskan program KUR ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo yang meminta agar sosialisasi prioritas dimulai dari wilayah Jakarta.

“Kita ada program bersama, yaitu KUR perumahan. Presiden Prabowo sudah memberikan sekitar Rp130 triliun untuk pertama kali Indonesia ada KUR Kredit Usaha Rakyat perumahan. Dia sudah minta pertama kali Pemda sosialisasi di Jakarta,” ungkap Maruarar.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menerangkan bahwa sasaran utama program ini adalah para pengembang dan kontraktor di Jakarta yang jumlahnya mencapai ribuan. Kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Keuangan. Ara optimistis langkah ini mampu mendorong pengusaha kecil naik kelas menjadi menengah, dan pengusaha menengah menjadi besar, dengan dukungan subsidi bunga.

“Kenapa? Saya rasa kontraktor, developer di Jakarta bisa ratusan ribuan, kita akan membuat sosialisasi pertama di Jakarta. Peraturan Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan sudah kami siapkan. Jadi kami tunggu waktunya, Pak Gubernur, supaya program itu juga bisa membuat melenting. Ya, membuat dari pengusaha kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Dengan dukungan subsidi bunga. Saya pikir ini program pertama kali sepanjang sejarah Indonesia ada KUR perumahan,” jelasnya.

Selain KUR perumahan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PKP juga mengarah pada penanganan perumahan subsidi dan penataan kawasan kumuh yang selama ini menjadi tantangan besar di Jakarta. Untuk mempercepat implementasi, kedua pihak membentuk tim kecil gabungan yang bertugas mengkonkretkan berbagai program tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Dalam pertemuan di Pendopo Balai Kota, 8 Ag Pramono menyatakan komitmen Pemprov untuk memanfaatkan berbagai program yang sangat bermanfaat bagi Jakarta.

“Beliau menawarkan berbagai program yang tentunya sangat bermanfaat, berguna bagi Jakarta berkaitan dengan permukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, suku bunga subsidi, rumah subsidi, dan sebagainya,” kata Pramono.

“Langsung tadi kami buat tim kecil yang dikoordinasikan dari kedua belah pihak. Kami beri waktu dua bulan, mudah-mudahan segera bisa bekerja mengkonkretkan apa yang bisa dikerjakan bersama-sama,” tambahnya.

Sejumlah program nyata yang telah dan sedang dijalankan antara Kementerian PKP dan Pemprov DKI Jakarta meliputi penataan kawasan nelayan di Muara Angke, relokasi warga kolong jembatan ke rumah susun, penanganan rumah susun Pasar Rumput, hingga renovasi Wisma Atlet Kemayoran. Tak hanya itu, Kementerian PKP juga mengalokasikan dana stimulan dan sanitasi bersumber dari APBN untuk Jakarta pada tahun 2025.

Lebih jauh, Maruarar mengungkapkan bahwa sosialisasi program rumah subsidi akan lebih intensif dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) gratis, serta persetujuan bangunan gedung (PBG) yang diproses cepat.

“Jadi kita menunjukkan, kita gotong royong. Kemudian buat ke depannya, tadi sudah langsung dijadwal, sosialisasi untuk rumah subsidi. Pak Prabowo sudah memberikan luar biasa: BPHTB gratis, PPN gratis, PBG gratis, dan juga dipercepat. Kalau nggak salah waktunya berapa menit di Jakarta? 17 menit, Pak. 17 menit di Jakarta. Itu suatu penelitian publik yang sangat bagus. 17 menit itu membuktikan pelayanan publiknya sangat baik,” ujar Maruarar.

Program ini sekaligus menjadi angin segar di tengah tingginya kebutuhan akan hunian yang terjangkau di Jakarta. Dengan dana KUR sebesar Rp130 triliun, diharapkan tidak hanya kapasitas pembangunan rumah bertambah, tapi juga mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui sektor perumahan.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan Pemprov DKI, harapannya program ini dapat berjalan efektif dan menyentuh segmen masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah sendiri. Langkah konkret dan percepatan birokrasi yang ditawarkan diharapkan mampu menekan kendala dalam pembangunan perumahan, sekaligus membuka peluang besar bagi pengembang dan kontraktor kecil hingga menengah untuk berkembang.

Dengan berbagai insentif dan dukungan yang ada, masa depan penyediaan rumah murah di Jakarta mulai terlihat lebih cerah, mengingat ini adalah upaya pertama dalam sejarah Indonesia mengimplementasikan KUR secara khusus untuk sektor perumahan. Proses sosialisasi dan pelaksanaan program diharapkan bisa berjalan lancar, sehingga target peningkatan rumah terjangkau dapat tercapai dengan baik.