JAKARTA - Kisruh politik yang melanda Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan nasional setelah unjuk rasa besar-besaran menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan respons Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Prasetyo, Presiden menyayangkan kekisruhan yang terjadi dan berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tanpa menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat Pati.
"Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapapun itu," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah pusat memandang serius dinamika politik di tingkat daerah, terutama ketika dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sejumlah pihak menekankan pentingnya penyelesaian kasus yang melibatkan kader partai politik tertentu, dalam hal ini Bupati Sudewo yang berasal dari Partai Gerindra. Prasetyo berharap ketegangan politik tidak mengganggu perekonomian warga. "Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan," imbuhnya. Pernyataan ini sekaligus mengingatkan bahwa stabilitas politik daerah memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kisruh ini bermula dari kebijakan kontroversial Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan ini memicu kemarahan warga dan memunculkan gelombang demonstrasi. Meskipun kebijakan tersebut kemudian dibatalkan, gelombang protes tetap berlangsung karena masyarakat menuntut pengunduran diri Sudewo. Demonstran yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga."
Fenomena ini menyoroti ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat. Sudewo, yang baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025, menghadapi tekanan besar hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan baru di tingkat daerah dapat langsung diuji oleh dinamika politik lokal yang intens dan tuntutan publik yang tinggi.
Kasus di Pati juga menjadi cermin bagaimana intervensi pemerintah pusat tetap dibutuhkan untuk menengahi konflik politik di daerah. Pernyataan Presiden melalui Mensesneg mengindikasikan bahwa pemerintah mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan bersedia memberikan arahan atau mediasi jika diperlukan. Hal ini penting agar konflik politik tidak meluas dan berdampak negatif terhadap pembangunan serta stabilitas ekonomi lokal.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai mekanisme penyelesaian konflik politik di tingkat daerah. Hak angket dan pansus pemakzulan menjadi salah satu jalan yang sah secara prosedural. DPRD Kabupaten Pati sendiri tengah memproses langkah-langkah tersebut untuk menilai dan mengambil keputusan yang sesuai dengan regulasi. Langkah ini menunjukkan bahwa selain tekanan publik, jalur legislasi dan mekanisme demokratis tetap menjadi instrumen penting dalam menegakkan akuntabilitas pejabat daerah.
Dampak kebijakan pajak yang kontroversial juga menyoroti pentingnya perencanaan dan komunikasi publik oleh pejabat baru. Kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen tanpa sosialisasi yang memadai membuat masyarakat merasa terkejut dan menimbulkan ketidakpuasan. Pengalaman ini menjadi pelajaran bahwa implementasi kebijakan fiskal daerah harus disertai komunikasi efektif, agar publik memahami tujuan dan manfaat kebijakan, sekaligus meminimalkan potensi konflik.
Selain itu, gelombang unjuk rasa besar di Pati memperlihatkan mobilisasi massa yang signifikan di era digital. Informasi dan koordinasi melalui media sosial mempermudah masyarakat untuk menyuarakan pendapat, yang pada gilirannya menambah tekanan politik terhadap pejabat baru. Fenomena ini menuntut pejabat daerah memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspirasi warga dan kesiapan menghadapi tuntutan publik yang cepat dan masif.
Presiden Prabowo Subianto, melalui pernyataan Mensesneg, menunjukkan pendekatan yang berhati-hati namun tegas. Penyampaian rasa sayang terhadap kekisruhan bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga memberi sinyal kepada semua pihak bahwa stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat harus dijaga. Ini menekankan pentingnya koordinasi antara pusat, daerah, dan masyarakat dalam mengelola konflik politik.
Kasus Bupati Sudewo menjadi perhatian publik karena menyentuh isu sensitif: keseimbangan antara kewenangan pemerintah daerah, hak politik warga, dan tanggung jawab pejabat baru. Penanganan konflik ini akan menjadi tolok ukur bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, pengalaman Pati ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi pejabat daerah lainnya. Kecepatan pengambilan keputusan, kemampuan komunikasi publik, serta koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima masyarakat, sekaligus menghindari konflik yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi lokal.
Dengan sorotan yang tinggi dari pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat, kasus ini menegaskan pentingnya akuntabilitas pejabat publik, mekanisme demokratis dalam penyelesaian konflik, dan pengelolaan kebijakan publik yang transparan. Presiden, melalui Mensesneg, menegaskan bahwa stabilitas politik di daerah bukan hanya tanggung jawab lokal, tetapi juga perhatian nasional, terutama untuk menjaga kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
