JAKARTA - Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tahun 2025 menghadirkan peluang baru melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI. Program ini memberikan akses modal hingga Rp100 juta dengan cicilan yang ringan, sehingga dapat membantu usaha tetap berjalan lancar tanpa terbebani pembayaran bulanan yang tinggi.

Cicilan bulanan menjadi perhatian penting bagi para pengusaha sebelum mengajukan pinjaman. Mengetahui besaran angsuran membantu merencanakan keuangan usaha secara lebih matang, sehingga modal tambahan bisa dimanfaatkan optimal.

KUR BNI 2025 hadir sebagai wujud komitmen perbankan dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Program ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh pendanaan dengan bunga rendah, proses pengajuan yang mudah, dan tenor fleksibel. Dana pinjaman dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha, mulai dari penambahan stok, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan layanan.

Dengan suku bunga efektif hanya 6% per tahun, pinjaman KUR BNI Rp100 juta menawarkan angsuran yang sangat terjangkau. Tenor panjang hingga 60 bulan memberi kelonggaran pembayaran bagi pelaku usaha yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyeimbangkan arus kas.

Kelebihan KUR BNI 2025

Berikut beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh KUR BNI 2025:

-Tanpa agunan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta

-Bunga rendah hanya 6% per tahun

-Tenor panjang dan fleksibel hingga 5 tahun

-Bebas biaya administrasi dan provisi

-Proses pengajuan mudah dan tidak rumit

-Diawasi dan didukung pemerintah

-Cocok untuk berbagai sektor usaha

Kelebihan tersebut membuat KUR BNI 2025 menjadi pilihan ideal bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha secara aman dan efisien.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2025

Berdasarkan laman resmi bniexperience.bni.co.id, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan KUR BNI 2025 meliputi:

-Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah

-Usaha telah berjalan minimal 6 bulan

-Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)

-Fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah

-Surat izin usaha (NIB) atau surat keterangan usaha lainnya

-Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan di atas Rp100 juta

-NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta

Tidak sedang menerima Kredit Produktif atau Kredit Program lain di luar KUR

Bagi calon debitur yang tengah menerima KPR, KKB produktif, atau Kartu Kredit dengan status lancar tetap bisa mengajukan KUR BNI 2025, sehingga peluang memperoleh modal usaha tetap terbuka.

Cara Pengajuan KUR BNI 2025

Pengajuan dapat dilakukan secara online maupun offline:

Online:

Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id

Baca syarat dan ketentuan KUR

Centang tanda persetujuan

Pilih “Lanjutkan” dan lengkapi data diri serta data usaha

Tunggu informasi dari BNI

BNI akan melakukan survei lokasi usaha dan wawancara

Proses persetujuan kredit memerlukan waktu 3–7 hari kerja

Offline:

Datangi kantor cabang BNI dan bawa dokumen persyaratan

Ambil nomor antrean

Isi formulir pengajuan KUR

Jika memerlukan agunan, serahkan saat itu juga

BNI akan survei lokasi usaha dan wawancara

Proses persetujuan biasanya memerlukan waktu 3–7 hari kerja

Tabel Angsuran KUR BNI 2025 Plafon Rp100 Juta

Pelaku usaha dapat memilih tenor sesuai kemampuan membayar cicilan bulanan. Berikut simulasi angsuran KUR BNI Rp100 juta dengan bunga 6% per tahun (0,5% per bulan):

12 bulan: Rp8.606.643

24 bulan: Rp4.432.061

36 bulan: Rp3.042.194

48 bulan: Rp2.348.503

60 bulan: Rp1.933.280

Tabel angsuran ini memberikan gambaran jelas bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan tenor dengan kapasitas keuangan, sehingga pinjaman dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan beban finansial berlebihan.

KUR BNI 2025 memberikan solusi pendanaan yang praktis bagi UMKM, dengan bunga rendah, tenor fleksibel, dan syarat pengajuan yang mudah. Pinjaman hingga Rp100 juta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan usaha, mulai dari pengembangan produk hingga ekspansi layanan. Dengan adanya KUR BNI 2025, pelaku usaha memiliki kesempatan nyata untuk memperkuat modal dan meningkatkan daya saing di pasar, sambil memanfaatkan fasilitas resmi yang diawasi pemerintah.