JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti titik lemah yang membayangi perjalanan bangsa Indonesia. Dalam forum diskusi yang diikuti mahasiswa dari Indonesia dan mancanegara di Australia, Anies menekankan pentingnya tiga sektor besar yang menopang perjalanan negara, sekaligus mengingatkan tentang kelemahan yang masih mengintai.

Menurut Anies, jika dilihat dari perspektif luas atau “helicopter view”, Indonesia memiliki tiga pilar utama: demokrasi dan politik, ekonomi dan pasar, serta hukum dan sistem peradilan. Dari ketiga pilar ini, Anies menilai sektor hukum menjadi yang paling rapuh dan memerlukan perhatian serius.

“If you look at Indonesia from a helicopter view, there are three major sectors. First is democracy and politics, second is the economy and market, and third is the rule of law and judicial system. Among these three sectors, the weakest part is the rule of law,” ujar Anies dalam potongan video berbahasa Inggris yang diunggah di kanal YouTube pribadinya.

Hukum dan Kepastian yang Belum Maksimal

Pandangan Anies ini sejalan dengan kritik yang kerap muncul mengenai penegakan hukum di Indonesia, yang masih dinilai inkonsisten dan rawan kontroversi. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat dan kemajuan ekonomi yang stabil tidak akan memiliki fondasi kokoh tanpa adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Tanpa sistem hukum yang kuat, pembangunan nasional berisiko menghadapi hambatan struktural yang serius.

Anies menekankan, masalah utama bukan hanya pada aturan yang ada, melainkan implementasinya di lapangan. “Pembangunan demokrasi dan kemajuan ekonomi tidak akan kokoh tanpa adanya kepastian hukum yang adil dan tegak bagi seluruh warga negara,” katanya, menekankan pentingnya reformasi hukum agar negara dapat memberikan perlindungan kepada warganya secara merata.

Tantangan Pejabat Publik di Tengah Sistem yang Belum Sempurna

Dalam diskusi tersebut, Anies juga menyoroti risiko yang dihadapi pejabat publik ketika menjalankan kebijakan. Menurutnya, meskipun pejabat sudah berupaya mengambil langkah yang benar dan sesuai prosedur, mereka tetap rentan dipersoalkan secara hukum karena sistem yang belum sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan hukum tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga pada pengambil keputusan yang berperan penting dalam pembangunan negara.

Anies mencontohkan pengalaman nyata yang dialami sejumlah pejabat publik, termasuk dirinya sendiri, saat menginisiasi ajang Formula E di Jakarta. Meski kebijakan yang diambil sudah melalui prosedur yang tepat dan bertujuan mulia, tetap ada pihak yang mempertanyakan keabsahan langkah tersebut hingga masuk ke ranah hukum.

“Bahkan ketika berusaha melakukan hal yang benar dengan cara yang benar, sistem ini tetap perlu diperbaiki agar bisa melindungi orang-orang yang membuat kebijakan baik dengan tujuan mulia,” ujarnya.

Menguatkan Pilar Hukum untuk Masa Depan Bangsa

Sorotan Anies ini bukan sekadar kritik, tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat sistem hukum. Pilar hukum yang kokoh dianggap sebagai fondasi penting agar demokrasi dan ekonomi dapat berjalan optimal, tanpa terganggu oleh ketidakpastian dan ketidakadilan.

Selain itu, Anies mengingatkan bahwa reformasi hukum bukan sekadar perubahan aturan, tetapi juga penyempurnaan implementasi. Hal ini mencakup perlindungan bagi para pembuat kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, serta pemberian keadilan yang merata bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak.

Perspektif Global dan Belajar dari Pengalaman

Pandangan Anies juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana Indonesia dapat belajar dari praktik hukum internasional. Dengan menghadirkan mahasiswa asing dalam forum diskusi, Anies menunjukkan pentingnya membandingkan sistem hukum dalam perspektif global, sekaligus menilai kelemahan yang ada di tanah air. Hal ini menjadi upaya untuk menstimulasi ide-ide baru dalam memperkuat pilar hukum dan mengurangi risiko kesalahan yang merugikan negara maupun masyarakat.

Hukum Sebagai Kunci Keberlanjutan

Dari paparan Anies, terlihat jelas bahwa hukum bukan hanya pilar formalitas semata, tetapi kunci keberlanjutan pembangunan bangsa. Demokrasi dan ekonomi bisa berkembang pesat, tetapi tanpa hukum yang adil dan konsisten, kemajuan tersebut bisa mudah terganggu. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum menjadi langkah penting yang harus menjadi prioritas nasional.

Sorotan Anies Baswedan ini memberikan pesan penting: Indonesia perlu memperkuat pilar hukumnya untuk memastikan semua sektor lain dapat berjalan optimal. Demokrasi, ekonomi, dan hukum adalah tiga pilar yang saling terkait; melemah salah satu, maka keseluruhan struktur berisiko goyah. Dengan pemahaman ini, setiap langkah reformasi hukum bukan sekadar teknis, tetapi menjadi investasi strategis bagi masa depan bangsa.