JAKARTA - Transformasi digital bukan lagi wacana bagi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI kini menggarisbawahi bahwa kemajuan infrastruktur digital menjadi landasan penting untuk mendorong kualitas layanan publik dan memperkuat daya saing global. Dalam semangat menjadi bagian dari 50 besar kota dunia pada 2030, Jakarta menempatkan pembangunan digital sebagai agenda utama.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menegaskan urgensi tersebut dalam sebuah seminar bertajuk “Mewujudkan Jakarta Top 50 Kota Global melalui Akselerasi Inovasi Infrastruktur dan Layanan Digital” yang digelar di Balai Kota Jakarta.
“Sebenarnya tantangan utama pengembangan infrastruktur digital yang membuat kami perlu untuk meletakkan ini sebagai salah satu poin untuk diprioritaskan, yakni terbatasnya ekosistem dan infrastruktur digital,” kata Atika.
Menurut Atika, ketersediaan infrastruktur digital bukan sekadar pelengkap. Ia menjadi prasyarat dasar dalam membangun ekosistem layanan publik yang lebih efisien, sistem transportasi cerdas, serta mendukung perencanaan tata ruang dan pertumbuhan ekonomi perkotaan yang terintegrasi. Tanpa fondasi digital yang kuat, upaya transformasi sektor-sektor tersebut akan terhambat.
Kinerja Digital Jakarta Masih Tertinggal
Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan nyatanya masih menghadapi banyak tantangan di ranah digital. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Atika, posisi Indonesia untuk kecepatan internet seluler masih berada di peringkat 112 dunia, sementara kecepatan internet tetap (broadband) malah lebih tertinggal, yakni di peringkat 137.
“Ini tentunya lebih kurang kompetitif untuk bisa mengangkat Jakarta memperbaiki posisinya di elemen pertukaran informasi,” jelasnya.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta telah memiliki inisiatif dan langkah-langkah awal yang menjanjikan, belum cukup untuk membawa kota ini bersaing secara global, khususnya dalam aspek konektivitas dan efisiensi pertukaran informasi.
Ancaman Siber dan Regulasi AI Masih Lemah
Selain masalah infrastruktur dan kecepatan koneksi, Jakarta juga berada dalam kondisi rentan dari sisi keamanan digital. Atika mengungkapkan bahwa serangan siber terhadap Jakarta sangat tinggi, mencapai satu juta serangan setiap tahunnya. Angka ini menjadi alarm serius bagi kesiapan sistem keamanan digital kota.
Tantangan lain yang tak kalah penting adalah ketiadaan regulasi yang kuat dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Padahal, menurut Atika, Jakarta memiliki potensi tinggi dalam mengadopsi AI di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, transportasi, hingga pengelolaan kota berbasis data.
“Jakarta adalah lokasi yang sangat implementatif untuk penggunaan AI di berbagai sektor,” katanya, sembari menyoroti pentingnya landasan hukum yang jelas agar teknologi tersebut dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.
Smart City Masih Perlu Diakselerasi
Jakarta sejatinya sudah berada di jalur menuju kota pintar atau smart city. Salah satu langkah nyata yang sudah dijalankan adalah pengembangan platform digital JAKI (Jakarta Kini), sebuah aplikasi mobile yang menjadi gerbang utama warga untuk mengakses berbagai layanan pemerintah daerah.
Aplikasi ini, menurut Atika, telah memiliki lebih dari lima juta pengguna aktif. Meski begitu, potensi dari platform tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya.
“Penggunaan JAKI dapat dimanfaatkan secara lebih optimal lagi,” ujar Atika, memberi sinyal bahwa aplikasi ini ke depan perlu dikembangkan lebih jauh, baik dari sisi fitur, integrasi layanan, maupun adopsi pengguna di lapangan.
Jalan Panjang Menuju Kota Global
Ambisi Jakarta untuk masuk dalam jajaran 50 besar kota dunia pada 2030 adalah mimpi besar yang membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Penguatan infrastruktur digital hanyalah salah satu pilar, namun menjadi pondasi penting yang akan menopang transformasi sektor-sektor lainnya.
Seminar yang diselenggarakan di Balai Kota itu menjadi refleksi atas tantangan dan arah kebijakan yang harus segera diambil. Diperlukan akselerasi di berbagai lini—mulai dari infrastruktur jaringan, sistem keamanan digital, adopsi teknologi AI, hingga literasi masyarakat—agar Jakarta benar-benar siap bersaing di level global.
Selain itu, kerangka regulasi yang mendukung inovasi digital, terutama terkait kecerdasan buatan dan perlindungan data, harus segera dibentuk. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga harus diperkuat, karena transformasi digital bukan semata proyek pemerintah, melainkan gerakan kolektif.
Dengan posisi geografis dan strategis yang dimiliki, serta potensi pasar yang besar, Jakarta memiliki modal untuk menjadi pemimpin kota digital di kawasan Asia Tenggara. Namun, untuk mewujudkan ambisi itu, kota ini harus bergerak lebih cepat, lebih strategis, dan lebih inklusif dalam membangun ekosistem digitalnya.