JAKARTA – Maxim, perusahaan penyedia layanan transportasi online, menyampaikan pandangannya terkait wacana yang tengah dibahas pemerintah mengenai status kerja dan kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi pengemudi ojek online (ojol). Menurut Maxim, kebijakan mengenai status kerja para pengemudi harus dikaji secara komprehensif, mengingat pentingnya fleksibilitas dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Seiring dengan rencana Kementerian Koperasi dan UKM yang berencana memasukkan pengemudi transportasi online ke dalam kategori UMKM, serta Kementerian Ketenagakerjaan yang mempertimbangkan untuk menetapkan pengemudi sebagai karyawan tetap, Maxim menekankan perlunya pertimbangan yang matang agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal tanpa merugikan pihak pengemudi ataupun ekosistem transportasi online secara keseluruhan.

Klasifikasi UMKM Dinilai Dapat Memberikan Solusi yang Tepat

Menurut Rafi Assagaf, Government Relation Maxim Indonesia, pengklasifikasian pengemudi transportasi online sebagai UMKM dapat menjadi alternatif yang inklusif dan strategis dalam mendukung kesejahteraan para pengemudi. "Skema klasifikasi UMKM ini menawarkan alternatif yang inklusif, strategis, dan selaras dengan semangat transformasi digital, namun harus dikelola dengan posisi yang jelas dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan," ungkap Rafi.

Maxim menilai bahwa model kemitraan yang memasukkan pengemudi transportasi online ke dalam kategori UMKM selaras dengan struktur ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya memungkinkan fleksibilitas bagi pengemudi, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk memperoleh perlindungan sosial dan pembinaan yang lebih terstruktur.

"Model Kemitraan dengan klasifikasi UMKM untuk saat ini lebih selaras terhadap struktur ekonomi digital Indonesia, di mana konsep ini memungkinkan fleksibilitas, akses pendapatan, dan kemandirian tetap terjaga, sekaligus membuka ruang bagi perlindungan sosial dan dukungan pembinaan yang lebih terstruktur, termasuk kemungkinan integrasi ke dalam skema UMKM secara fungsional," tambah Rafi.

Menurut Maxim, dengan melibatkan pemerintah dalam skema UMKM, beban aplikator seperti Maxim dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi dapat terbantu. Pemerintah dapat memberikan dukungan sosial, sehingga pengemudi transportasi online bisa lebih terlindungi dan sejahtera.

Tanggapan Maxim terhadap Rencana Status Karyawan Tetap

Selain wacana pengemudi ojol menjadi bagian dari UMKM, rencana Kementerian Ketenagakerjaan yang mengusulkan pengemudi transportasi online untuk dijadikan sebagai pekerja tetap juga mendapat respon dari Maxim. Rafi menilai, gagasan untuk menjadikan pengemudi sebagai karyawan tetap justru bertentangan dengan sifat hubungan kerja yang sudah ada antara aplikator dan pengemudi. Dalam model kemitraan saat ini, pengemudi memiliki fleksibilitas dalam memilih jam kerja dan pemenuhan pesanan dari berbagai aplikator.

"Status karyawan justru akan memberatkan pengemudi yang tidak dapat memenuhi syarat sebagai pekerja tetap yang juga akan menghilangkan fleksibilitas dan kenyamanan sistem kerja bagi pengemudi," ujar Rafi.

Dia juga mengingatkan bahwa perubahan status menjadi karyawan tetap berpotensi mengurangi daya serap sektor ini yang selama ini mampu menampung jutaan pencari nafkah di Indonesia. Hal ini juga berisiko menambah beban operasional bagi perusahaan, yang pada akhirnya bisa berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan dan menurunnya perekonomian secara keseluruhan.

"Perubahan status mitra pengemudi menjadi karyawan berpotensi mengurangi daya serap kerja yang selama ini mampu menampung jutaan pencari nafkah di sektor ini dan juga dapat menambah beban operasional bagi perusahaan. Pada akhirnya, hal ini membuat banyak orang akan kehilangan mata pencaharian mereka yang juga akan berdampak pada menurunnya perekonomian secara keseluruhan," sambung Rafi.

Pentingnya Dialog Terbuka Antarpemangku Kepentingan

Maxim juga menekankan pentingnya dialog yang inklusif antara pemerintah, aplikator, mitra pengemudi, dan konsumen dalam merumuskan kebijakan yang mengatur sektor transportasi online. Rafi mengatakan bahwa kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan realitas di lapangan dan mempertimbangkan kesejahteraan pengemudi serta kenyamanan konsumen.

"Kami tentunya sangat mendukung proses dialog yang inklusif antara pemerintah, aplikator, perwakilan mitra pengemudi, dan konsumen agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Selain berpihak pada kesejahteraan pengemudi dan kenyamanan konsumen, perencanaan setiap kebijakan juga harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta ruang inovasi sektor ini ke depan," tutup Rafi.

Maxim Berkomitmen Dukung Ekosistem Transportasi Online yang Lebih Baik

Sebagai perusahaan yang memiliki visi untuk mendukung ekonomi digital Indonesia, Maxim berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan melibatkan masukan dari berbagai pihak, Maxim percaya bahwa sektor ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Langkah-langkah kebijakan yang matang dan tepat dapat mendorong kesejahteraan pengemudi, memberikan perlindungan sosial yang lebih baik, serta menjaga keberlanjutan inovasi di sektor transportasi online. Hal ini, menurut Maxim, adalah kunci untuk menjaga ekosistem transportasi online yang sehat dan berkembang di Indonesia.