JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia genap berusia 79 tahun hari ini. Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan transportasi publik simbolis: tarif TransJakarta, MRT, dan LRT hanya Rp 1 sepanjang hari. Dengan tujuan memberi kemudahan akses sekaligus merayakan dedikasi polisi terhadap masyarakat, kebijakan ini berlaku sejak pukul 00.00 hingga 23.59 hari ini.
1. Momentum Sosial dan Simbol Patriotisme
Tarif Rp 1 bukan sekadar promosi musiman, melainkan perwujudan nilai Bhayangkara sebagai wujud pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat. Tarif simbolis ini diharapkan mendorong warga mencoba moda transportasi umum yang selama ini mungkin terasa mahal, sekaligus mempererat hubungan emosional antara aparat dan rakyat.
2. Dukungan Modalitas Ramah Lingkungan
Pemerintah DKI berharap potensi lonjakan pengguna publik akan mengurangi beban kemacetan. Ini selaras dengan upaya menekan emisi gas rumah kaca dan menumbuhkan budaya kolektivitas dalam mobilitas harian warga Jakarta. Tarif murah menciptakan insentif nyata untuk meninggalkan kendaraan pribadi demi moda yang lebih efisien dan berkelanjutan.
3. Implementasi Operasional
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh layanan TransJakarta, jalur MRT, dan LRT Jakarta. Warga dapat memakai kartu e‑money atau kartu transportasi yang berlaku, tanpa perlu isi saldo tambahan. Armada ditambah dan petugas disiagakan di titik sibuk untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan ketertiban penumpang.
4. Respons Masyarakat dan Komunitas
Minat warga begitu tinggi sejak pagi. Stasiun MRT Bundaran HI, Dukuh Atas, serta halte TransJakarta penuh dengan antrean penumpang. Banyak yang menyatakan kegembiraan atas kemudahan ini. Seorang penumpang MRT berkata, “ini kesempatan bagus untuk menikmati fasilitas transportasi publik dengan lebih luas. Semoga bisa jadi program rutin." Komunitas peduli transportasi juga mencatat dampak positif pada pagi hari, termasuk berkurangnya kendaraan pribadi di jam sibuk.
5. Pengawasan dan Imbauan Kemacetan
Polda Metro Jaya mengimbau warga menghindari ruas-ruas yang biasanya padat, seperti Jalan Gunung Sahari, Sudirman–Thamrin, Benyamin Sueb, serta kawasan Monas dan Merdeka. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pos pengamanan untuk menjaga kelancaran. Melalui Instagram Divisi Humas Polri, informasi terkini disebar agar warga bisa merencanakan perjalanan lebih aman.
6. Perspektif Pemerintah dan Pengamat
Kebijakan ini dinilai positif sebagai langkah intervensi strategis. Kepala Dinas Perhubungan DKI menyatakan bahwa skema ini bagian dari cara edukasi agar warga paham kenyamanan transportasi publik. "Kami ingin warga merasakan bahwa moda ini cepat, aman, dan nyaman, sehingga bisa mempertimbangkan sebagai pilihan utama sehari-hari,” ujarnya.
Akademisi transportasi dari UI menambahkan bahwa pengalaman ini dapat menjadi studi lapangan. Jika dievaluasi secara menyeluruh—termasuk aspek subsidi dan kesiapan operasional—potensi penerapan skema serupa di masa mendatang sangat memungkinkan.
7. Tantangan Subsidi dan Keberlanjutan
Meski berdampak positif, pemeliharaan tarif Rp 1 jangka panjang menuntut struktur subsidi yang kuat dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah mesti mengevaluasi sumber dana seperti pajak parkir, retribusi moda transit lainnya, atau bahkan kerja sama dengan swasta untuk memastikan anggaran tidak menimbulkan beban besar.
Menurut studi awal, jumlah penumpang bisa meningkat hingga 30% dibanding hari biasa—mendorong kebutuhan layanan yang lebih intensif. Artinya, biaya operasional dan pemeliharaan armada juga akan naik.
8. Peluang Menuju Mobilitas Urban Modern
Program ini membuka jalan bagi diskusi lebih besar: bagaimana membangun sistem transportasi publik yang inklusif. Misalnya, skema multi‑tier pricing, di mana tarif khusus diberikan pada jam tertentu atau bagi kelompok tertentu (pelajar, lansia), serta integrasi antarmoda untuk kenyamanan naik-transisi-perjalanan.
9. Sinergi Pemerintah dan Kepolisian
HUT Bhayangkara di Jakarta tahun ini menunjukkan kolaborasi positif antara Pemprov dan Kepolisian. Tarif Rp 1 menjadi simbol solidaritas, sekaligus bentuk nyata penghargaan atas peran polisi menjaga keamanan lalu lintas dan transportasi umum. Hal ini menunjukkan pentingnya peran aparat dalam mendukung program publik strategis.
10. Harapan dan Arah Kebijakan ke Depan
Masyarakat diajak tidak sekadar memanfaatkan kesempatan ini, tetapi juga memberi masukan—apakah layanan yang mereka terima cukup baik, titik kemacetan masih ada, atau apakah fasilitas penunjang seperti halte dan stasiun layak dijangkau.
Evaluasi menyeluruh pasca‑acara akan menentukan keputusan apakah kebijakan tarif rendah dapat diulang, dikembangkan, atau diganti skema lain. Fokus pada digitalisasi (misalnya sistem tarif elektronik fleksibel) dan peningkatan fasilitas fisik (ramp, lift, informasi real-time) menjadi bagian penting dalam meningkatkan keyakinan pengguna.
Perayaan HUT Bhayangkara ke-79 diwarnai inisiatif istimewa: transportasi publik Rp 1 seharian penuh. Ini lebih dari sekadar gerakan simbolik; melainkan panggilan aksi kolektif untuk menarik masyarakat lebih dekat kepada moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.
Momentum ini memberi kesempatan bagi warga merasakan sendiri manfaatnya—dari penghematan biaya, pengurangan kemacetan, hingga peningkatan kesadaran kolektif atas tanggung jawab menjaga fasilitas publik. Jika ditindaklanjuti dengan kebijakan struktural dan dukungan multi-aktor, daya jangkau insentif ini bisa melahirkan transformasi nyata bagi mobilitas Jakarta yang lebih inklusif dan adaptif ke masa depan.
