JAKARTA - Di tengah geliat dinamika politik nasional pasca-Pilpres 2024, Anies Baswedan kembali tampil menyuarakan narasi perubahan yang menjadi ciri khasnya selama masa kampanye. Dalam pidatonya pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat yang digelar baru-baru ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan komitmen terhadap penguatan demokrasi dan penegakan nilai-nilai keadilan sosial, sembari memetakan strategi politik jangka panjang yang dinilainya krusial untuk masa depan bangsa.

Pidato tersebut tak hanya menjadi pengingat akan visi yang telah ia gaungkan selama pemilu, tetapi juga menjadi refleksi dari konsistensi politik yang tetap ia pertahankan walaupun tidak memenangkan kontestasi elektoral. Alih-alih mundur ke belakang, Anies terlihat memilih tetap berada dalam orbit diskursus politik nasional—menawarkan alternatif gagasan dan sikap terhadap arah pembangunan Indonesia.

Menurut Pemerhati Sosial dan Politik, Nazaruddin, pidato Anies kali ini menarik untuk disimak bukan karena retorika semata, melainkan karena muatan strategis yang menunjukkan kesinambungan arah perjuangan politik.

“Pidato Anies patut dicermati karena memuat beberapa poin strategis yang tidak sekadar bersifat reaktif terhadap kekalahan di kontestasi elektoral, melainkan meletakkan arah politik jangka panjang,” ujar Nazaruddin kepada media, menanggapi konten pidato tersebut.

Narasi Perubahan Tak Surut

Sejak awal kampanye Pilpres 2024, Anies dikenal sebagai tokoh yang mengusung tema besar perubahan. Hal ini kembali ditekankan dalam Rapimnas Gerakan Rakyat. Ia menyoroti perlunya menjaga semangat reformasi dan memastikan bahwa sistem demokrasi tetap sehat, partisipatif, dan tidak dikendalikan oleh kekuatan yang terlalu terpusat.

"Perubahan bukan hanya slogan lima tahunan. Ia adalah perjuangan yang berkesinambungan," ungkap Anies dalam pidatonya, sembari menambahkan bahwa demokrasi harus terus dijaga dari dominasi kekuasaan tunggal yang dapat melemahkan sistem institusi negara.

Menurut Anies, perubahan tidak akan datang dari sistem yang mapan dan nyaman, melainkan dari gerakan yang dibangun oleh rakyat, digerakkan oleh kesadaran bersama, dan dilandasi oleh nilai-nilai keadilan.

Politik Pascakontestasi: Menolak Bungkam

Salah satu bagian penting dari pidato tersebut adalah sikap Anies yang tidak mengadopsi politik diam pascakekalahan. Ia justru memilih untuk bersuara, mengkritik secara konstruktif, dan terus mengartikulasikan visi yang diyakininya penting bagi kelangsungan demokrasi Indonesia.

Dalam konteks ini, Nazaruddin menilai bahwa langkah Anies patut diapresiasi. “Di saat banyak elite politik cenderung mencari posisi nyaman setelah pilpres, Anies justru tetap tampil menyampaikan aspirasi dan koreksi. Ini bentuk konsistensi yang cukup langka,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peran oposisi yang sehat sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Kritik terhadap Pola Kekuasaan

Anies juga menyentil pola kekuasaan yang menurutnya terlalu terpusat dan menyingkirkan semangat kolaborasi. Ia menyebut bahwa praktik politik yang terlalu elitis akan menjauhkan kebijakan dari realitas rakyat.

"Ketika kekuasaan terkonsentrasi hanya pada segelintir elite, maka aspirasi publik terpinggirkan. Kita butuh tata kelola politik yang melibatkan publik secara aktif," ujarnya.

Pernyataan ini menyinggung situasi politik belakangan ini, di mana koalisi besar pendukung pemerintah cenderung membuat sistem oposisi menjadi lemah. Dalam pandangan Anies, hal itu bukanlah pertanda sehat dalam sistem demokrasi.

Membangun Politik Nilai

Selain menyampaikan kritik, Anies juga memaparkan pentingnya membangun politik berbasis nilai. Ia menekankan bahwa politik bukan sekadar tentang merebut kekuasaan, melainkan tentang memperjuangkan nilai-nilai yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

“Kita harus kembali menanamkan bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan alat komersialisasi atau instrumen kekuasaan semata,” katanya tegas.

Hal ini menurut Nazaruddin sejalan dengan harapan sebagian besar masyarakat sipil yang mendambakan wajah baru politik nasional yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menatap 2029: Narasi Baru atau Lanjutan?

Pidato tersebut juga menimbulkan spekulasi bahwa Anies tengah mempersiapkan jalan untuk kembali tampil dalam kontestasi politik nasional di masa depan, khususnya Pilpres 2029. Meski tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut, arah pidato dan tema yang diangkat mengisyaratkan bahwa Anies tidak akan sepenuhnya menjauh dari panggung politik.

Beberapa pengamat menilai bahwa pidato di Rapimnas Gerakan Rakyat merupakan salah satu langkah awal untuk menjaga eksistensi politiknya. Dengan tetap aktif menyuarakan kritik dan menawarkan gagasan, Anies secara perlahan membangun fondasi baru untuk dukungan politik jangka panjang.

“Bukan tidak mungkin bahwa ini bagian dari konsolidasi awal menuju 2029. Tapi lebih dari itu, Anies tampaknya ingin memainkan peran sebagai penyeimbang, memberikan opsi narasi alternatif di tengah hegemoni kekuasaan saat ini,” ujar Nazaruddin.

Pidato Anies Baswedan dalam Rapimnas Gerakan Rakyat menjadi penegasan bahwa politik Indonesia pasca-Pilpres 2024 belum selesai. Konsistensi dalam mengusung perubahan, menyuarakan kritik, dan menjaga semangat demokrasi menjadi poin utama dari pesan politik yang ia sampaikan.

Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak, kehadiran figur seperti Anies dinilai penting untuk menjaga ruang publik yang sehat, terbuka, dan tetap kritis. Sebab, seperti yang ia katakan, perubahan sejati bukanlah hasil dari kemenangan politik semata, melainkan dari keberanian untuk terus bersuara di saat yang lain memilih diam.