JAKARTA - Ketimpangan harga beras kualitas bawah II di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, disparitas harga beras kualitas bawah II di pasar modern menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antarprovinsi, dengan Maluku tercatat sebagai daerah dengan harga tertinggi secara nasional.

Rata-rata harga beras kualitas bawah II (per kg) harian di pasar modern nasional mencapai Rp14.950. Angka ini sedikit meningkat dari pekan sebelumnya yang berada di angka Rp14.940 per kg. Kenaikan ini terpantau terjadi secara bertahap di sejumlah wilayah, mencerminkan kondisi pasar yang belum stabil, terutama di tengah tantangan distribusi dan pasokan.

Maluku Paling Tinggi se-Indonesia

Di tengah kondisi tersebut, Maluku menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan harga beras kualitas bawah II termahal di Indonesia. Di pasar modern wilayah ini, harga beras menyentuh angka Rp17.100 per kg. Angka ini konsisten dengan bulan sebelumnya, tanpa perubahan harga, meski demikian masih tergolong sangat tinggi dibandingkan wilayah lain.

Pencatatan ini sekaligus menegaskan bahwa Maluku menjadi daerah yang paling terdampak dari sisi keterjangkauan harga beras murah. Sebagai perbandingan, harga jual tertinggi yang pernah tercatat di wilayah ini adalah Rp17.700 per kg. Konsistensi harga tinggi ini patut menjadi perhatian, mengingat dampaknya pada daya beli masyarakat terutama kelompok rentan di kawasan tersebut.

Kalimantan Juga Alami Harga Tinggi

Sementara itu, posisi kedua ditempati Kalimantan Utara dengan harga jual Rp16.600 per kg. Kalimantan Timur menyusul dengan harga Rp16.500 per kg. Kedua provinsi ini menunjukkan kecenderungan harga yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Aceh dan Papua Barat juga masuk dalam jajaran lima besar harga tertinggi untuk kategori beras kualitas bawah II, masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.250 per kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah luar Jawa secara umum menghadapi tantangan dalam distribusi pangan pokok dengan harga terjangkau.

Rendahnya Harga di Wilayah Barat Indonesia

Di sisi lain, beberapa provinsi mencatatkan harga beras kualitas bawah II yang berada di bawah rata-rata nasional. Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau menjadi tiga provinsi dengan harga termurah, sekaligus menjadi indikator adanya keberhasilan dalam pengendalian harga pangan pokok.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi harga terendah, yang kemudian diikuti oleh Banten dan Kepulauan Riau. Fakta ini menjadi penting dalam menilai efektivitas sistem distribusi, ketersediaan pasokan lokal, serta pengaruh kebijakan daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan.

Secara keseluruhan, terdapat 10 provinsi yang harga beras kualitas bawah II-nya berada di bawah angka rata-rata nasional. Meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam data tersebut, keberadaan sejumlah wilayah dengan harga terjangkau ini patut dicontoh dalam pengelolaan stok dan jalur distribusi bahan pangan.

Distribusi dan Infrastruktur Jadi Kunci

Perbedaan harga yang signifikan antara wilayah timur dan barat Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal distribusi dan infrastruktur pendukung. Maluku dan beberapa provinsi di Kalimantan menghadapi tantangan logistik yang lebih kompleks, mulai dari keterbatasan akses transportasi hingga minimnya gudang penyimpanan yang memadai.

Situasi ini mendorong perlunya kebijakan distribusi pangan yang lebih merata dan efisien. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu melakukan intervensi yang tepat untuk menekan harga dan mempercepat distribusi, terutama ke wilayah-wilayah yang rentan mengalami lonjakan harga bahan pokok.

Dampak pada Daya Beli Masyarakat

Harga beras kualitas bawah II yang tinggi tentu berdampak langsung pada konsumsi masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Beras merupakan bahan pokok utama yang dikonsumsi hampir setiap hari, sehingga fluktuasi harganya memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga.

Kenaikan harga beras ini juga bisa mengakibatkan penurunan konsumsi gizi karena masyarakat harus mengalihkan anggaran dari bahan makanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan beras. Oleh sebab itu, stabilisasi harga beras kualitas rendah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Urgensi Pemantauan Harga Pangan

Pemantauan harga pangan strategis yang dilakukan oleh lembaga seperti Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional sangat penting sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap dinamika pasar pangan di Indonesia. Dengan data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, pemerintah dapat mengambil langkah cepat jika ditemukan adanya ketimpangan harga atau gejolak di pasar.

Selain itu, publikasi harga-harga ini juga bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam merencanakan pengeluaran rumah tangga, serta mendorong kesadaran publik terhadap pentingnya pemantauan harga sebagai bagian dari pengawasan sosial.

Perlu Sinergi Antar Wilayah

Ketimpangan harga beras antarprovinsi menunjukkan bahwa perlu ada sinergi lebih kuat antarwilayah dalam hal distribusi pangan. Wilayah yang surplus dapat menjalin kerja sama dengan wilayah yang mengalami defisit untuk menjaga keseimbangan pasokan dan menstabilkan harga.

Selain itu, optimalisasi peran Badan Pangan Nasional dan Bulog menjadi penting dalam menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke wilayah yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan pasar agar tidak terjadi praktik penimbunan atau permainan harga oleh oknum tertentu.