JAKARTA - Upaya pemerintah menstabilkan harga beras di pasar terus dilakukan dengan berbagai langkah konkret. Salah satunya melalui intervensi harga yang kini diprioritaskan di 214 kabupaten/kota, wilayah di mana harga beras masih tercatat lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan langkah itu sudah berjalan secara masif dan terstruktur. “Langkah stabilisasi pasokan dan harga beras terus berjalan masif di berbagai daerah, khususnya di 214 kabupaten dan kota yang harga beras masih di atas HET,” ujar Arief di Jakarta.

Intervensi Lewat Bulog

Bapanas melibatkan Perum Bulog dalam program stabilisasi tersebut. Intervensi dilakukan dengan cara menyalurkan beras yang dijual lebih murah dibanding harga pasar.

Arief menjelaskan, “Kalau HET untuk beras medium di zona 1 itu Rp13.500 per kilogram, maka Bulog hadir dengan beras seharga Rp12.500 per kilogram. Dengan begitu, masyarakat punya akses ke beras lebih murah dan ini diharapkan memberi dampak nyata dalam menekan harga di pasaran.”

Melalui cara ini, diharapkan konsumen bisa mendapatkan alternatif yang lebih terjangkau. Mekanisme intervensi harga juga diproyeksikan memberi tekanan pada harga pasar agar berangsur turun mendekati acuan pemerintah.

Bantuan Pangan ke 18,2 Juta Keluarga

Selain menjual beras di bawah harga pasar, Bulog juga tetap menjalankan program bantuan pangan sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional. Hingga awal September, penyaluran bantuan ini sudah mendekati target maksimal.

“Bulog sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional juga terus menyempurnakan penyaluran bantuan pangan beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program itu sudah terealisasi hampir 99 persen, di mana setiap keluarga menerima 20 kilogram beras,” ungkap Arief.

Menurutnya, bantuan ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. “Ini bantuan yang langsung menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga daya beli mereka di tengah dinamika harga,” tambahnya.

Penyesuaian Harga Medium

Meski harga beras medium mengalami kenaikan dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, Arief menyebut hal itu merupakan bentuk penyesuaian yang wajar. Faktor utamanya adalah naiknya harga gabah di tingkat petani yang kini berada di kisaran Rp6.500–Rp7.000 per kilogram.

“Kalau harga gabah tinggi, maka harga beras medium pun perlu menyesuaikan. Yang penting, Bulog hadir untuk memberikan opsi harga lebih murah kepada masyarakat,” jelas Arief.

Penyesuaian harga ini disebut penting demi keberlanjutan rantai usaha tani, mulai dari petani, penggilingan, hingga distribusi ke pasar.

Produksi Nasional dalam Tren Positif

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kondisi pangan nasional saat ini masih sangat terkendali. Ia menyebut produksi beras dalam negeri menunjukkan tren positif hingga akhir 2025.

“Produksi beras nasional hingga Oktober 2025 diproyeksi dapat mencapai 31,04 juta ton, bahkan diperkirakan menembus 34 juta ton sepanjang tahun,” kata Amran.

Lebih jauh, ia menegaskan tahun ini Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. “Yang terpenting, tahun ini Indonesia tidak melakukan impor beras dan justru memiliki stok berlimpah. Ini patut kita syukuri sebagai buah dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Hasil Rakor Inflasi

Dari sisi pengendalian harga, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hasil positif dalam Rakor Pengendalian Inflasi pada Selasa (2/9). Ia menyampaikan adanya peningkatan jumlah daerah yang berhasil menekan harga beras.

“Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Ini artinya Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan bersama berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Tito.

Namun, ia menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Hingga awal September, tercatat 214 kabupaten/kota yang harga berasnya masih berada di atas harga acuan.

“Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” tambahnya.

Kombinasi Intervensi dan Produksi

Upaya stabilisasi harga beras saat ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga. Pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi harga melalui Bulog, tetapi juga menjaga sisi produksi dengan meningkatkan produktivitas di tingkat petani.

Dengan produksi nasional yang diperkirakan tetap tinggi, ditambah program bantuan pangan dan penyaluran beras lebih murah, pemerintah berharap tekanan harga beras bisa lebih cepat teratasi, khususnya di 214 kabupaten/kota prioritas.

Menjaga Daya Beli dan Stabilitas

Kebijakan intervensi harga pangan bukan hanya bertujuan menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau, tetapi juga menguatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, penyesuaian harga di tingkat pasar yang mengikuti harga gabah menjadi cara agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan begitu, keberlanjutan rantai pasok tetap terjamin tanpa merugikan pihak manapun.

Konsistensi pemerintah dalam menekan harga beras di 214 kabupaten/kota menjadi bukti keseriusan menjaga stabilitas pangan nasional. Sinergi antara Bapanas, Bulog, Kementerian Pertanian, hingga pemerintah daerah dipandang sebagai kunci utama.

Dengan cadangan produksi yang berlimpah, intervensi harga terarah, serta bantuan yang menyasar keluarga kurang mampu, Indonesia diharapkan mampu menjaga harga beras tetap terkendali. Meski jalan masih panjang, capaian seperti meningkatnya jumlah daerah yang berhasil menurunkan harga beras menunjukkan bahwa langkah stabilisasi ini mulai memberikan hasil nyata.